Suara.com - Pengamat politik Siaful Anam menilai adanya etika kurang baik yang dilakukan oleh Menko Luhut Pandjaitan terhadap Presiden Jokowi.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia menilai Luhut seharusnya tak mengangkat telepon saat presiden berpidato, mengingat jabatannya sebagai menteri atau pembantu presiden.
"Sikap Luhut menunjukkan etika pejabat publik yang buruk. Mestinya pada saat Jokowi pidato mendengarkan dengan baik, tidak kemudian lalu mengangkat telepon," kata Saiful dalam keterangannya, Senin (7/2/2022).
Menurut Saiful, sikap Luhut tersebut tidak memberikan pendidikan yang baik kepada publik. Di mana, seharusnya sebagai pembantu Presiden, seorang menteri harus menghormati.
"Sehingga seharusnya kejadian tersebut tidak terjadi dan terulang kembali," ujarnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan diketahui menerima telepon saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato.
Sementara itu, Direktur Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) Arman Salam, mengatakan Luhut memang menteri yang memiliki pengaruh politik sangat kuat bagi Jokowi.
Apalagi, selama ini label yang disematkan publik pada Luhut adalah menteri yang bisa mengurusi semua tugas dari Presiden Jokowi.
"Hal ini menimbulkan pertanyaan di tengah publik apakah dalam kabinet ini Jokowi memberikan label menteri segala rupa," jelasnya.
Baca Juga: Bekasi Masuk PPKM Level 3, Begini Aturan Jam Operasional Warteg: Boleh Buka Sampai Jam 9 Malam
Arman menjelaskan, sikap Luhut yang asyik telepon saat pimpinannya pidato jelas dapat membuat marwah Jokowi sebagai Kepala Negara dan pemerintahan dapat runtuh atau menurun.
Dalam pandangan Arman, sedekat apapun relasi politik antar Luhut dan Jokowi tindakan teleponan saat orang nomor satu di Indonesia pidato tidaklah pantas.
"Sebagai pembantu Jokowi, Luhut Pandjaitan seharusnya bisa bersikap profesional menempatkan posisinya," jelasnya.
Berita Terkait
-
KPK Kembali Panggil Pejabat Pemkot Bekasi Terkait Kasus Rahmat Effendi
-
Jenderal Dudung soal Jokowi: Hatinya Bersih Sekali, Makanya Tuhan Takdirkan Jadi Presiden
-
Ungkit Kerumunan Jokowi di Toba, PKS: Jangan Cuma Minta Masyarakat Diam di Rumah, Tapi Pejabat Tak Bisa jadi Contoh
-
Bekasi Masuk PPKM Level 3, Begini Aturan Jam Operasional Warteg: Boleh Buka Sampai Jam 9 Malam
-
Punya Segudang Prestasi di IT, Ainun Wajib Disuruh Pulang Jokowi tapi Warganet Serukan untuk Menolak
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar