DPR Minta Polisi Persuasif, Pemerintah Utamakan Dialog di Desa Wadas, Bukan Justru Sebaliknya!

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan kepolisian yang ditugaskan di Desa Wadas, Purwerejo, Jawa Tengah, untuk mengutamakan pendekatan persuasif terhadap masyarakat.

"Kami imbau aparat kepolisian mengedepankan langkah-langkah yang persuasif dan humanis," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Dasco juga meminta pemerintah untuk mengedepankan dialog dalam menangani permasalahan di Wadas.

"Kita minta kepada pemerintah untuk melakukan dialog-dialog sehingga tidak terjadi konflik yang merugikan semua pihak," kata Dasco.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani memandang pengerahan aparat kepolsiian dalam jumlah besar di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah layaknya zaman orde baru.

Arsul berujar pengerahan ratusan polisi itu justru dapat mengesankan bahwa paradigma berpikir aparat keamanan dan pemerintah tentang pembangunan yang kembali seperti zaman orde baru.

Apalagi jika ternyata pengerahan aparat keamanan ke Desa Wadas tersebut tidak dilandaskan pada adanya ancaman kerusuhan atau konflik sosial.

"Ini kok kayak mengulang cara-cara aparatur keamanan dalam menangani pembangunan Waduk Kedungombo zaman Orde Baru dulu," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (9/2/2022).

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan seharusnya pemerintah tidak mengerahkan aparat keamanan dalam melakukan pengawalan terhadap pembangunan. Namun lebih mengedepankan pendekatan-pendekatan informal dengan masyarakat.

Baca Juga: Kritik Pengerahan Besar-besaran Aparat Bersenjata ke Desa Wadas, ISESS: Mereka Rakyat, Bukan Teroris!

Ia berujar semangat mengedepankan pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice harus diutamakan. Sehingga penindakan aparat dan upaya paksa seharusnya dapat dihindarkan.

"Selanjutnya aparat menginisiasi pertemuan-pertemuan dengan warga namun tetap memperhatikan prokes. Warga diajak berdialog dari hati ke hati, setelah mereka bisa menerima maka pengukuran pun dilakukan tanpa perlu pengerahan," kata Arsul.