Suara.com - Pemerintahan Joe Biden menyetujui penjualan persenjataan militer ke Indonesia senilai $13,9 miliar (Rp200 triliun lebih), Kamis (10/02), di tengah upaya Amerika Serikat membendung pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan penjualan jet tempur canggih senilai $13,9 miliar bersamaan dengan kunjungan Menlu Antony Blinken ke Australia.
Kunjungan ini dimaksudkan untuk menegaskan tekad AS yang tidak akan mengizinkan China mengendalikan kawasan Pasifik, bahkan ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraina menuntut perhatian lebih.
Penjualan persenjataan ke Indonesia meliputi 36 jet tempur F-15 serta mesin dan peralatan terkait, termasuk amunisi dan sistem komunikasinya.
Persetujuan ini merupakan tindak-lanjut dari kunjungan Menlu Blinken pada pertengahan Desember ke Jakarta.
Saat itu, dia memuji hubungan dekat AS-Indonesia meskipun dibayang-bayangi oleh berbagai masalah hak asasi manusia yang sebelumnya menjadi alasan penundaan penjualan senjata ke negara tersebut.
"Penjualan persenjataan ini akan mendukung tercapainya tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat," kata Deplu AS dalam sebuah pernyataan.
"Sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Indonesia mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan yang kuat dan efektif," tambahnya.
Pernyataan itu tidak secara eksplisit menyebutkan China, tapi Pemerintah AS secara berkelanjutan telah berusaha meminta Indonesia, negara demokrasi berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, untuk meningkatkan pengaruhnya di Laut China Selatan dan di tempat lainnya di Pasifik.
Baca Juga: Amerika Setuju Jual Senjata dan Jet Tempur ke Sekutunya di Timur Tengah: Arab Saudi dan Yordania
Indonesia menjadi markas besar ASEAN, yang beberapa negara anggotanya sedang kesulitan untuk menangani pergerakan China ke wilayah sengketa di Laut China Selatan, yang merupakan jalur pelayaran internasional utama.
Namun, penjualan persenjataan militer AS ke Indonesia ini berada di bawah pengawasan dan sempat tertunda sebelumnya karena masalah HAM.
AP
Diproduksi oleh Farid Ibrahim. Simak artikel lainnya di ABC Indonesia.
Berita Terkait
-
Perkuat Ekonomi, Apa Itu Dana Bagi Hasil Tambang dan Kenapa Perlu Dievaluasi?
-
Soroti Febrie Adriansyah Tanpa Rompi dan Borgol, Legislator Gerindra: Tak Ada yang Kebal Hukum
-
Bukan Sekadar Nostalgia, Timeless Project Live Ajak Generasi 2000-an Merayakan Perjalanan Hidup
-
Diskon Spesial! Makan Siang Hemat di Hachi Garden Khusus Pengguna BRImo
-
Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
The Black Lizard: Duel Kecerdasan Detektif dan Ratu Kriminal yang Menegangkan
-
Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco dan Bahlil 3 Kancil Politik: Kalau Mereka Kumpul Repot Kita!
-
Nekat Tembak Paha Korban Lalu Kabur ke Lampung, Duo Maling Motor Matraman Ciut di Tangan Polisi
-
6 Cara Mengatasi Blush On Ketebalan dan Terlalu Menor, Tak Khawatir Merusak Makeup
-
Derita Selisih Stock Opname Toko, saat Karyawan Jadi Samsak Omelan Bos
-
Fairuz Al Rafiq & Sonny Septian Terapkan Pola Asuh Mereka di Film Anak-Anak Bambu
-
Pakar Soroti Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus, Dorong KPK Ambil Alih
-
Menkeu Ancam Kejar Peserta Tax Amnesty Bandel, PPATK Ikut Telusuri Dana Masuk
-
Penghitungan Kerugian Negara Disorot, BPKP Diminta Evaluasi Metode Audit
-
Jogja Dibanjiri Event, Pelaku Industri Kreatif Diingatkan Jangan Ganggu Aktivitas Warga