Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melihat adanya kesamaan antara pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto atau masa Orde Baru. Setidaknya YLBHI melihat ada 10 kesamaan di sektor pembangunan.
"Mereka mengingkari mandat konstitusi dengan mengabaikan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab!" demikian yang disampaikan YLBHI melalui akun Instagramnya @yayasanlbhindonesia pada Minggu (13/2/2022).
YLBHI memandang pembangunan di era Jokowi dengan Soeharto sama-sama menyingkirkan keadilan bagi masyarakat. Alih-alih menyebut kalau pembangunan yang dilakukan akan bermanfaat bagi publik, pada fakta di lapangan tidak sedikit masyarakat yang akhirnya dikorbankan supaya pembangunan tetap berjalan.
Selain itu, YLBHI juga menilai kalau praktik korupsi tidak pernah lepas dari program pembangunan baik di era Soeharto maupun Jokowi.
Adapun lima kesamaan antara pemerintahan Jokowi dan Soeharto ialah mengutamakan pembangunan fisik dan serba "dari atas" ke "bawah" untuk kejar target politik minus demokrasi, pembangunan bernuansa koruptif dan nepotis, tidak ada perencanaan resiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan sehingga menciptakan kemiskinan (pemiskinan) struktural, pembangunan tidak berizin atau dengan izin yg bermasalah.
"(Kelima) legal (UU dan kebijakan) namun tanpa legitimasi suara rakyat," tulis YLBHI.
Sementara lima kesamaan berikutnya yakni melayani kehendak kekuasaan dan elit oligarki dengan cara perampasan dan perusakan lingkungan, menstigma rakyat yang melawan perampasan hak dengan melawan pembangunan, komunis, radikal, anarko. Lalu menangkap, mengkriminalisasi bahkan tak segan menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh, pendamping & warga yang bersolidaritas dihalangi bahkan ditangkap dan mengontrol narasi, informasi termasuk membelokkan fakta
Berita Terkait
-
Jokowi Diduga Jadi Berkemah di Titik Nol IKN, Warganet Auto Sindir Jalanan yang Dibagusin dan Hutan yang Ditebangin
-
Keputusan JHT Menaker Ternyata Beda dengan Permintaan Jokowi, KSPI: Tak Bosan Tindas Buruh
-
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Tenang, Disiplin Menjaga Protokol Kesehatan
-
Fasilitas Penunjang Sirkuit Mandalika Belum Rampung, PTPP Optimis Awal Maret Beres
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Kapan Awal Puasa Ramadan dan Idul Fitri 2026? Simak Jadwalnya
- Tanah Rakyat Dijual? GNP Yogyakarta Geruduk DPRD DIY, Ungkap Bahaya Prolegnas UUPA
Pilihan
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
-
Akankah Dolar AS Tembus Rp17.000?
-
Dokter Tifa Kena Malu, Kepala SMPN 1 Solo Ungkap Fakta Ijazah Gibran
-
Penyebab Rupiah Loyo Hingga ke Level Rp 16.700 per USD
Terkini
-
Keras Kepala, Ibu Hamil Ini Bikin Emosi Penumpang Pesawat karena Tolak Diperiksa Kesehatan
-
KPK Siap Hadirkan Bobby Nasution di Sidang Kasus Korupsi Jalan Rp 165 Miliar
-
Merasa Dituding Dalang Demo Rusuh Agustus, Wanita Ini Polisikan Ferry Irwandi
-
113 Ton Tilapia Dikirim ke AS, Bukti Kualitas Ikan Lokal Mendunia
-
Tubuh, Lingkungan, dan Hak Perempuan Jadi Sorotan Women's March Jakarta 2025
-
Kasus Ribuan Anak Keracunan Program MBG, Wamensesneg: Presiden Prabowo Sudah Tahu
-
Revisi UU BUMN Rampung Dibahas dalam 4 Hari, Menteri Hukum Jelaskan Alasannya
-
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakati Revisi UU BUMN Dibawa ke Rapat Paripurna
-
Munculnya Pasukan Nonorganik TNI jadi Masalah Baru, DPRK Paniai: Rakyat Kami Ketakutan!
-
Bukan Pengajian, Panggung Maulid Nabi Malah Jadi Arena Joget