Suara.com - Direktur Utama PT KRAS, Silmy Karim terlibat adu pendapat dengan anggota dewan hingga membuatnya diusir dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI oleh Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi. Berikut profil Dirut Krakatau Steel Silmy Karim yang Diusir DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Silmy Karim dituding mengeluarkan pernyataan yang terkesan menantang sehingga diusir dari forum. Insiden pengusiran itu membuat banyak orang bertanya-tanya profil Dirut Krakatau Steel Silmy Karim.
Untuk lebih jelasnya, simak berikut profil Dirut Krakatau Steel Silmy Karim selengkapnya.
Profil Dirut Krakatau Steel Silmy Karim
Merangkum dari berbagai sumber, Silmy Karim lahir di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19 November 1947. Pria 47 tahun ini diangkat sebagai Direktur Utama PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui RUPSLB pada tanggal 6 September 2018.
Menilik kembali pada tahun 2008, Silmy Karim ditunjuk menjadi Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis (PAB) TNI. Tugas utama tim ini melakukan pengalihan aktivitas bisnis yang dimiliki TNI, sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 .
Setahun kemudian, pada 2009 tepatnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (Dephan) RI Sjafrie Sjamsoeddin meminta Silmy untuk bergabung di Kementerian Pertahanan RI.
Karena tak memiliki latar belakang pendidikan militer, Silmy kemudian mempelajari seluk beluk militer dan pertahanan di luar negeri, mulai dari NATO School di Jerman hingga Harvard University dan Naval Postgraduate School di Amerika Serikat.
Berkat berbagai program yang ia ikuti, Silmy Karim kini masuk dalam salah satu daftar pakar di bidang Manajemen Pertahanan dan National Security di Indonesia.
Baca Juga: Krakatau Steel Bayar Utang Rp2,7 Triliun ke Tiga Bank Milik Negara
Selain di bidang pertahanan, Silmy sempat mengikuti pendidikan intelijen di Jerman yang membuatnya bergabung di Badan Intelijen Negara (BIN) dan jadi Anggota Dewan Analis Strategis (BIN) sejak 2013.
Masuknya Silmy Karim di gerbang BUMN diawali saat ia menjabat komisaris di PT. PAL (Persero) tahun 2011.
Pada bulan Oktober 2014, Silmy ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pindad (Persero) menggantikan Sudirman Said yang diangkat jadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Tahun 2016, ia ditugaskan untuk memimpin PT Krakatau Steel (Persero) Tbk melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 6 September 2018 setelah sebelumnya bertugas di PT Barata Indonesia selama 2 tahun.
Silmy Karim tak hanya bekerja di bidang pemerintahan, di luar tugasnya, ia juga pernah berkarier di perusahaan publik dan menjadi Komisaris Independen PT Bentoel International Investama Tbk. (RMBA), dan PT Alfa Retailindo Tbk. (ARI).
Karena reputasi profesionalisme yang dimilikinya membuat ia dipercaya oleh perusahaan global untuk duduk sebagai Komisaris Utama PT. MAN Diesel & Turbo Indonesia, serta sebagai Komisaris PT. GE Power Solutions Indonesia.
Berita Terkait
-
Krakatau Steel Bayar Utang Rp2,7 Triliun ke Tiga Bank Milik Negara
-
Kawasan Industri Krakatau Steel Cilegon Diblokir Buruh, Tuntut Kenaikan UMK
-
Erick Thohir Temukan Rampok di BUMN Lain Selain Krakatau Steel
-
KPK Terima Aduan Dugaan Korupsi di PT Krakatau Steel
-
Ada Indikasi Korupsi di Balik Utang Krakatau Steel
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana
-
Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit
-
Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU
-
TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!
-
Megawati Kritik Lemhannas: Jangan Dipersempit Hanya Jadi Lembaga Pencetak Sertifikat
-
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, TB Hasanuddin: Momentum Revisi UU Peradilan Militer
-
Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi di Papua Imbas 12 Warga Sipil Meninggal
-
Warga Lebanon Pulang di Tengah Gencatan Senjata Rapuh, Serangan Israel Masih Terjadi
-
Geram! JK Ungkit Jasa Bawa Jokowi dari Solo ke Jakarta: Kasih Tahu Semua Sama Termul-termul Itu
-
Minta Jokowi Perlihatkan Ijazah, JK: Saya Tidak Melawan, Saya Senior yang Menasihati