Aspek Kehalalan Jadi Salah Satu Fokus Pembahasan, Panja Vaksin Komisi IX Ingatkan Jangan Ada Penyelewengan Program

Suara.com - Panitia Kerja (Panja) Vaksinasi Covid-19 Komisi IX DPR akan menjadikan aspek kehalalan vaksin menjadi salah satu fokus mereka. Persoalan kehalalan vaksin tersebut bakal dibahas lebih dalam oleh Panja Vaksinasi Covid-19.

Anggota Komisi IX Putih Sari berpandangan, ketersediaan vaksin halal akan semakin terpenuhi. Hal itu melihat dari pengembangan vaksin yang kini mulai dilakukan banyak negara.

"Ya karena pengembangan vaksin terus dilakukan oleh banyak negara, dan kemungkinan ketersediaan vaksin halal ke depan. Maka pertimbangan kehalalan masuk dalam salah satu pembahasan vaksin," kata Putih kepada wartawan, Senin (14/2/2022).

Selain aspek kehalalan vaksin, ada sejumlah isu lain yang juga akan dibahas. Termasuk kata Putih time table Panja itu sendiri.

Nantinya, Panja Vaksinasi Covid-19 bakal mengawasi proses vaksinasi dari hulu ke hilir. Dengan begitu diharapkan program vaksinasi dapat berjalan sesuai dengan rencana dan target tercapai.

Ia meminta program vaksinasi dijalankan secara transparan dan akuntabel.

"Dari mulai ketersediaan vaksin, lalu juga aspek keadilan sosial dari vaksin tersebut, kemudian juga bagaimana tata kelolanya. Ini kan harus transparan, harus akuntabel, dan jangan sampai proses vaksinasi ini terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan," ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Komisi IX DPR membentuk Panja Vaksinasi. Panja tersebut dibentuk setelah temuan adanya penyuntikan vaksin kosong atau palsu yang beredar di masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyani mengatakan selama ini DPR berusaha membangun keyakinan kepada masyarakat dengan menekan pemerintah untuk menggaungkan bahwa vaksin halal dan aman untuk masyarakat terutama anak-anak. Tapi, hal tersebut dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Baca Juga: Menkes: Warga yang Belum Vaksin Covid-19 Dosis Kedua di Atas 6 Bulan Harus Diulang Vaksinasinya

Karena itu, pembentukan Panja Vaksinasi diharapkan dapat menyelesaikan hal-hal terkait program vaksin. Mulai dari merespons dan menyoroti mengenai roadmap vaksin primer dosis pertama dan dosis kedua, anggaran vaksin, target serta cakupan vaksinasi, juga berbagai isu dan permasalahan lainnya.

“Banyak hal yang akan kita dalami, sebut saja, jenis dan keteserdiaan logistik vaksin di lapangan dan rantai pasoknya, ketersediaan tenaga vaksinator, strategi tata kelola KIPI, sinkronisasi data vaksinasi, upaya pengelolaan limbah vaksin yang sesuai dengan standar, Vaksin untuk lansia dan Vaksin untuk anak, vaksin booster, vaksin kadaluarsa, keberpihakan pada vaksin dalam negeri dan banyak lagi," tutur Netty.