Evaluasi Pilpres 2019, Perludem Singgung 894 Petugas Pemilu Meninggal Akibat Kelelahan

Suara.com - Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini mengatakan permasalahan teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 harus menjadi refleksi dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Beberapa problematika teknis dalam penyelenggaraan pemilu 2019 harus menjadi refleksi dan evaluasi mendalam kita, terutama terkait dengan profesionalisme dan ketertiban dalam penyelenggaraan tahapan," kata Titi diskusi pemilu yang disiarkan Youtube Radio Elshinta, Senin (14/2/2022).

Ia mengharapkan dengan melakukan evaluasi, diharapkan Pemilu 2024 berjalan lancar tanpa ada kendala. Titi juga menyoroti manajemen logistik, kesiapan petugas penyelenggara Pemilu dan lainnya.

Selanjutnya Titi menyoroti beban kerja petugas penyelenggara Pemilu. Ia mengingatkan, jangan sampai Pemilu 2024 tercederai dengan adanya korban jiwa akibat kelelahan dalam bertugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu.

"Kita tentu tidak menginginkan diplomasi demokrasi kita tercerai karena adanya korban jiwa akibat ekses kelelahan dalam menyelenggarakan agenda elektoral," ucap Titi.

"Pemilu itu kan harusnya damai dan adil. Damai itu bukan hanya tidak terjadi peperangan dan sebagainya, tetapi juga memberikan kedamaian dan keadilan bagi seluruh aktor yang terlibat," sambungnya.

Titi juga menyoroti adanya korban jiwa saat penyelenggaraan Pemilu pada Pilpres 2019 lalu. Sebanyak 894 petugas Pemilu yang meninggal dunia dan sekitar 5.000 lebih sakit akibat kelelahan.

"Jangan sampai kejadian Pemilu 2019 yang memakan korban petugas terulang," papar Titi.

Karena itu, Titi mengharapkan bagaimana penyelenggara Pemilu menjadikan Pemilu 2024 sebagai Pemilu yang mudah. Pasalnya, masalah mendasar dalam Pemilu yaitu tingginya surat suara tidak sah atau invalid vote.

Baca Juga: Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak, Ketua KPU: Ini Sosialisasi agar Masyarakat Aware dan Berpartisipasi

"Pemilih sudah datang ke TPS memberikan suara tapi ada 11,12 persen atau setara 17,5 juta yang suaranya tidak sah. Artinya pemilu kita ini sebagai instrumen daulat rakyat, tapi terdistorsi oleh rakyat atau pemilih yang masih kesulitan di dalam memberikan suara," katanya.