Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengungkapkan dukungan pemerintah yang akan menyiapkan infrastruktur digitalisasi, termasuk kualitas jaringan internet di daerah dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny G Plate di acara Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/2/202).
"Pak menteri (Kominfo) menyampaikan bahwa pemerintah serius menyiapkan infrastruktur terkait dengan digitalisasi, terkait sinyal-sinyal di daerah. Tentu ini sangat membantu KPU dalam menyiapkan infrastruktur pemungutan dan penghitungan suara," kata Ilham.
Ilham menuturkan, lewat infrastruktur digitalisasi, nantinya rekapitulasi pemungutan dan penghitungan dapat diakses oleh seluruh petugas penyelenggara Pemilu. Hal tersebut telah dibuktikan saat Pemilu 2020.
"Walaupun kita tidak bicara soal e-voting, tetapi kita bicara bagaimana rekap itu nanti bisa diakses oleh seluruh petugas kami di lapangan," ucap dia.
"Karena ini sudah terbukti pada Pemilu 2020, walaupun desclaimer sebagai alat bantu, tetapi tugas penyelenggara pemilu di level KPPS, level kecamatan menjadi lebih baik, jadi ringan," sambungnya.
Ilham mengatakan dengan adanya sistem rekap digital Pemilu, petugas hanya tinggal menscan data.
"Karena hanya tinggal menscan petugas tidak perlu menulis seluruh formulir sampai, kemudian dibagikan kepada jumlah saksi berdasarkan jumlah partai yang hadir di TPS," tutur Ilham.
Selain itu, ia memaparkan bahwa dari pengalaman Pemilu sebelumnya tak semua saksi dari parpol hadir dari awal sampai akhir saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemilu itu akan menentukan pemimpin yang menggerakkan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Serta diharapkan muncul pemimpin-pemimpin legislatif yang baik dan dapat berkoordinasi dengan baik untuk mensehjahterakan masyarakat.
Baca Juga: Evaluasi Pilpres 2019, Perludem Singgung 894 Petugas Pemilu Meninggal Akibat Kelelahan
"Tentu ini harus dimulai dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang siap terkait dengan anggaran, regulasi hukum kemudian juga terkait hal-hal teknis logistik lainnya, teknis pemungutan dan penghitungan suara," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Usut Aliran Rp 91 Miliar Suap Bea Cukai, KPK Tetapkan Tersangka Baru
-
Korupsi Disebut Kejahatan HAM, Mengapa Hak Korban Belum Jadi Perhatian?
-
Aksesori Estetik Makin Digemari, Ini Tempat Belanja Lengkap Incaran Reseller hingga Jastiper
-
Salah Setting Aplikasi Navigasi, Pemotor RX-King Nekat Masuk Tol Jagorawi
-
Anggaran Jasa Belanja Tenaga Ahli Banten Tembus Rp55,47 Miliar, Kepala BPKAD Mengaku Kaget
-
Jembatan di Serang Mulai Dibangun Andra Soni Usai 25 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan
-
Langkah Kecil yang Diam-Diam Bisa Membuat Perempuan Lebih Percaya Diri
-
JPMorgan Optimistis Kepada BBRI, Saham Dinilai Masih Murah
-
Fakta Lain Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi: Dua Lembaga Negara Italia Boikot
-
BBRI Direkomendasikan JPMorgan, Saham Berpotensi Reli Jangka Pendek