Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra mengungkapkan dukungan pemerintah yang akan menyiapkan infrastruktur digitalisasi, termasuk kualitas jaringan internet di daerah dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Ilham saat bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Johhny G Plate di acara Launching Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024 di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/2/202).
"Pak menteri (Kominfo) menyampaikan bahwa pemerintah serius menyiapkan infrastruktur terkait dengan digitalisasi, terkait sinyal-sinyal di daerah. Tentu ini sangat membantu KPU dalam menyiapkan infrastruktur pemungutan dan penghitungan suara," kata Ilham.
Ilham menuturkan, lewat infrastruktur digitalisasi, nantinya rekapitulasi pemungutan dan penghitungan dapat diakses oleh seluruh petugas penyelenggara Pemilu. Hal tersebut telah dibuktikan saat Pemilu 2020.
"Walaupun kita tidak bicara soal e-voting, tetapi kita bicara bagaimana rekap itu nanti bisa diakses oleh seluruh petugas kami di lapangan," ucap dia.
"Karena ini sudah terbukti pada Pemilu 2020, walaupun desclaimer sebagai alat bantu, tetapi tugas penyelenggara pemilu di level KPPS, level kecamatan menjadi lebih baik, jadi ringan," sambungnya.
Ilham mengatakan dengan adanya sistem rekap digital Pemilu, petugas hanya tinggal menscan data.
"Karena hanya tinggal menscan petugas tidak perlu menulis seluruh formulir sampai, kemudian dibagikan kepada jumlah saksi berdasarkan jumlah partai yang hadir di TPS," tutur Ilham.
Selain itu, ia memaparkan bahwa dari pengalaman Pemilu sebelumnya tak semua saksi dari parpol hadir dari awal sampai akhir saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemilu itu akan menentukan pemimpin yang menggerakkan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Serta diharapkan muncul pemimpin-pemimpin legislatif yang baik dan dapat berkoordinasi dengan baik untuk mensehjahterakan masyarakat.
Baca Juga: Evaluasi Pilpres 2019, Perludem Singgung 894 Petugas Pemilu Meninggal Akibat Kelelahan
"Tentu ini harus dimulai dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang siap terkait dengan anggaran, regulasi hukum kemudian juga terkait hal-hal teknis logistik lainnya, teknis pemungutan dan penghitungan suara," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Anggota DPR Desak Transparansi Penuh Kasus ABK Terancam Hukuman Mati: Jangan Ada Permainan Aparat!
-
Vonis 15 Tahun Anak Riza Chalid, Hakim Juga Bebankan Uang Pengganti Rp 2,9 Triliun
-
Ada Demo Mahasiswa di Mabes Polri Siang Ini, 3.093 Personel Kepolisian Disiagakan
-
NasDem Usul PT 7 Persen, Demokrat: 4 Persen Saja Sudah Terlalu Tinggi!
-
ShopeeFood Temani Momen Ramadan dengan Diskon Kuliner dan Promo Seru Setiap Hari
-
Dua Wajah THR: Berkah Bagi ASN, 'Penyakit Tahunan' Bagi Buruh Swasta?
-
Anggaran Kaltim Disunat 75 Persen, Gubernur Malah Beli Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar, DPR: Tidak Peka!
-
Kembali ke Tanah Air Usai Lawatan, Ini Oleh-oleh yang Dibawa Prabowo
-
Buruh Kompak Desak Reformasi SJSN, Minta Revisi UU Libatkan 10 Konfederasi
-
Bukan Lagi Teka-teki, KPK Akhirnya Tahu Total Kerugian Negara Kasus Kuota Haji, Siap Umumkan?