Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun dengan konsep kota hutan pintar. Sehingga, ia melarang pengendara mobil, khususnya yang berbahan bakar Fosil untuk pindah ke IKN.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, IKN Nusantara dikembangkan dengan mempertimbangkan mobilitas penduduk dengan berjalan kaki, menurut Jokowi. Sepeda dan transportasi umum yang ramah lingkungan adalah cara transportasi yang jadi unggulan.
"Jadi, yang senang jalan kaki, silakan pindah ke ibu kota baru, yang senang bersepeda, ingin sehat, juga pindahlah ke ibu kota baru. Kalau yang senang naik mobil, apalagi yang mobilnya pakai BBM fosil, jangan pindah ke ibu kota baru," kata Jokowi dalam peresmian Nasdem Tower di Jakarta, seperti dikutip Terkini.id, Selasa, (22/2/2022).
IKN, menurut Jokowi, dirancang sebagai kota 10 menit. Dalam waktu sekitar sepuluh menit, penduduk dapat berjalan-jalan di sekitar kota.
IKN Nusantara, menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini dibuat dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Sungai Kayan menyediakan sumber energi utama kota yakni energi bertenaga air (hydropower). IKN Nusantara, lanjutnya, didirikan di tengah hutan. Alih-alih memperluas kota, dia menyuruh tentaranya untuk memperluas ruang hijau.
"Yang kita pakai ini 256 ribu hektare. Nantinya kurang lebih 50 ribu hektare dipakai, sisanya 200 ribu memang akan dibiarkan sebagai hutan hijau," ujarnya.
Sebelumnya, rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara mendapat persetujuan dari DPR. Kesepakatan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Ibu kota negara akan dipindah secara bertahap dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Selama proses pemindahan masih disiapkan, Jakarta tetap berperan sebagai ibu kota negara.
Baca Juga: Punya Kekayaan Rp7 Miliar, Wakil Wali Kota Tegal Terdaftar Jadi Penerima Bansos
Tag
Berita Terkait
-
Tak Mau Tertinggal, Jokowi Sebut Indonesia Serius Garap Proyek Kendaraan Listrik
-
Waduh, Wakil Wali Kota Tegal yang Punya Kekayaan Rp7 Miliar hingga Miliki Tanah di Bekasi Masuk Daftar Penerima Bansos
-
Minta Permenaker JHT Dicabut, Politikus PKS Sebut Pemerintah Menahan Hak Yang Dimiliki Rakyat
-
Kota Sukabumi Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana hingga 1 Maret 2022
-
Punya Kekayaan Rp7 Miliar, Wakil Wali Kota Tegal Terdaftar Jadi Penerima Bansos
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan