Suara.com - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (22/2/2022) menyalahkan pemerintahan Biden atas agresi Rusia yang sedang berlangsung di timur Ukraina.
"Jika ditangani dengan benar, sama sekali tidak ada alasan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Ukraina seharusnya tidak terjadi sama sekali," kata Trump dalam sebuah pernyataan sebagaimana disadur dari kantor berita Anadolu, Rabu (23/2/2022).
"Saya mengenal Vladimir Putin dengan sangat baik, dan dia tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan selama pemerintahan Trump, tidak mungkin!" tambah dia.
Pada Senin, Putin mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina, yang memicu kecaman dan sanksi global dari negara-negara Barat.
Trump mengklaim "Rusia telah menjadi sangat sangat kaya selama Pemerintahan Biden, dengan harga minyak berlipat ganda dan segera menjadi tiga kali lipat dan empat kali lipat."
"Sanksi yang lemah tidak signifikan dibandingkan dengan mengambil alih sebuah negara dan sebidang besar tanah yang berlokasi strategis. Sekarang sudah dimulai, harga minyak naik lebih tinggi dan lebih tinggi, dan Putin tidak hanya mendapatkan apa yang selalu dia inginkan, tetapi juga mendapatkannya, karena lonjakan minyak dan gas, dia semakin kaya," kata Trump.
"AS adalah energi yang mandiri di bawah otoritas Trump, kemerdekaan yang belum pernah kami peroleh sebelumnya, dan harga minyak akan tetap rendah. Sekarang, betapa kacaunya negara kami!" ujar dia.
Selama masa kepresidenannya, lawan politik dan kritikus sama-sama menuduh Trump dengan berani mengambil sikap pro-Rusia, dan menunjukkan bukti koordinasi antara Moskow dan calon presiden Trump.
Trump juga kedapatan menahan bantuan militer untuk Ukraina jika negara itu tidak memberikan dukungan kepadanya untuk melawan lawan politiknya.
Baca Juga: Para Pemimpin Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Baru Kepada Rusia
Trump juga tidak berhasil mendorong diakhirinya sanksi terhadap Rusia atas invasi 2014 ke Krimea, dan mengatakan semenanjung Ukraina adalah wilayah Rusia.
Invasi dan pendudukan Krimea oleh Rusia dikutuk sebagai kebijakan ilegal oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Majelis Umum PBB dan Turki. (Sumber: Anadolu)
Berita Terkait
-
Para Pemimpin Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Baru Kepada Rusia
-
Tank Rusia Masuki Ukraina, Ustaz Derry Sulaiman Sebut Dalang Ponpes Gus Miftah Offside
-
Konflik Rusia-Ukraina Memanas, Harga Bitcoin dan Koin Kripto Lain Langsung Amblas
-
Konflik Ukraina dan Rusia Bisa Picu Perang Dunia, Apa Dampaknya ke Indonesia?
-
Rusia-Ukraina Kembali Panas, Harga Minyak Hampir Tembus USD 100 per Barel
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Ditunjuk Prabowo Reformasi Polri: Sosok Ahmad Dofiri Jenderal Rp7 Miliar Berani Pecat Ferdy Sambo!
- Sosok Kompol Anggraini, Polwan Diduga Jadi 'Badai' di Karier Irjen Krishna Murti, Siapa Dia?
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Profil dan Rekam Jejak Alimin Ribut Sujono, Pernah Vonis Mati Sambo dan Kini Gagal Jadi Hakim Agung
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Janji Lindungi Industri Rokok Lokal, Mau Evaluasi Cukai Hingga Berantas Rokok China
-
Usai Dicopot dari Kepala PCO, Danantara Tunjuk Hasan Nasbi jadi Komisaris Pertamina
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Baterai Besar Minimal 6000 mAh, Terbaik September 2025
-
Menkeu Purbaya Tak Mau Naikkan Tarif Listrik Meski Subsidi Berkurang
-
Ratu Tisha Lengser: Apa yang Sebenarnya Terjadi di Balik Layar PSSI?
Terkini
-
Usai Dipecat PDIP, Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin yang 'Mau Rampok Uang Negara' Bakal di-PAW
-
Siapa Bupati Buton Sekarang? Sosoknya Dilaporkan Hilang di Tengah Demo, Warga Lapor Polisi
-
Stok Beras Bulog Menguning, Komisi IV DPR 'Sentil' Kebijakan Kementan dan Bapanas
-
Prabowo Terbang ke Jepang, AS, hingga Belanda, Menlu Sugiono Beberkan Agendanya
-
Jokowi Gagas Prabowo - Gibran Kembali Berduet di 2029, Pakar: Nasibnya di Tangan Para "Bos" Parpol
-
Pidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Mengulang Sejarah Perjuangan Diplomasi Prof Sumitro
-
Prabowo Ubah IKN jadi Ibu Kota Politik Dinilai Picu Polemik: Mestinya Tak Perlu Ada Istilah Baru!
-
11 Tahun DPO hingga Lolos Nyaleg, Jejak Litao Pembunuh Anak Ditahan usai Jabat Anggota DPRD
-
Apa Itu Tax Amnesty? Menkeu Purbaya Sebut Tidak Ideal Diterapkan Berulang
-
Sebut Hasil Rekrutmen Damkar Diumumkan Pekan Depan, Pramono: Saya Minta Jangan Terlalu Lama