Suara.com - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa (22/2/2022) menyalahkan pemerintahan Biden atas agresi Rusia yang sedang berlangsung di timur Ukraina.
"Jika ditangani dengan benar, sama sekali tidak ada alasan bahwa situasi yang saat ini terjadi di Ukraina seharusnya tidak terjadi sama sekali," kata Trump dalam sebuah pernyataan sebagaimana disadur dari kantor berita Anadolu, Rabu (23/2/2022).
"Saya mengenal Vladimir Putin dengan sangat baik, dan dia tidak akan pernah melakukan apa yang dia lakukan selama pemerintahan Trump, tidak mungkin!" tambah dia.
Pada Senin, Putin mengakui kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk di Ukraina, yang memicu kecaman dan sanksi global dari negara-negara Barat.
Trump mengklaim "Rusia telah menjadi sangat sangat kaya selama Pemerintahan Biden, dengan harga minyak berlipat ganda dan segera menjadi tiga kali lipat dan empat kali lipat."
"Sanksi yang lemah tidak signifikan dibandingkan dengan mengambil alih sebuah negara dan sebidang besar tanah yang berlokasi strategis. Sekarang sudah dimulai, harga minyak naik lebih tinggi dan lebih tinggi, dan Putin tidak hanya mendapatkan apa yang selalu dia inginkan, tetapi juga mendapatkannya, karena lonjakan minyak dan gas, dia semakin kaya," kata Trump.
"AS adalah energi yang mandiri di bawah otoritas Trump, kemerdekaan yang belum pernah kami peroleh sebelumnya, dan harga minyak akan tetap rendah. Sekarang, betapa kacaunya negara kami!" ujar dia.
Selama masa kepresidenannya, lawan politik dan kritikus sama-sama menuduh Trump dengan berani mengambil sikap pro-Rusia, dan menunjukkan bukti koordinasi antara Moskow dan calon presiden Trump.
Trump juga kedapatan menahan bantuan militer untuk Ukraina jika negara itu tidak memberikan dukungan kepadanya untuk melawan lawan politiknya.
Baca Juga: Para Pemimpin Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Baru Kepada Rusia
Trump juga tidak berhasil mendorong diakhirinya sanksi terhadap Rusia atas invasi 2014 ke Krimea, dan mengatakan semenanjung Ukraina adalah wilayah Rusia.
Invasi dan pendudukan Krimea oleh Rusia dikutuk sebagai kebijakan ilegal oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa, Majelis Umum PBB dan Turki. (Sumber: Anadolu)
Berita Terkait
-
Para Pemimpin Uni Eropa Sepakat Jatuhkan Sanksi Baru Kepada Rusia
-
Tank Rusia Masuki Ukraina, Ustaz Derry Sulaiman Sebut Dalang Ponpes Gus Miftah Offside
-
Konflik Rusia-Ukraina Memanas, Harga Bitcoin dan Koin Kripto Lain Langsung Amblas
-
Konflik Ukraina dan Rusia Bisa Picu Perang Dunia, Apa Dampaknya ke Indonesia?
-
Rusia-Ukraina Kembali Panas, Harga Minyak Hampir Tembus USD 100 per Barel
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK
-
Clara Shinta Ogah Damai dengan Mantan Suami, Proses Hukum Jalan Terus
-
Wacana Penderita TBC Jadi Penerima MBG Ditolak DPR, Dinilai Berpotensi Sebarkan Penyakit
-
Bukan Copet, Transjakarta Ungkap Fakta Penumpang Ngamuk di Koridor 5 yang Viral