Suara.com - Terkait adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, seorang pengamat Politik Hendri Satrio melalui sebuah cuitan mengaku heran dengan dinamika politik.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, hal tersebut disampaikan Hendri Satrio melalui akun media sosial Twitter miliknya @satriohendri.
"Heran Saya, KPU sudah tetapkan jadwal pemilu tapi masih aja ada usaha ingin memperpanjang masa jabatan," ujar Hendri Satrio melalui akun Twitter @satriohendri.
Dalam cuitannya, Hendri bahkan mengatakan soal kehancuran negara.
"Niat banget mau ngancurin Bangsa dan Negara ini ya… #Hensat," katanya.
Sementara itu, Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, kemungkinan ada agenda dan keinginan memperpanjang masa jabatan presiden Jokowi seiring banyak survei soal tersebut.
"Ya. Kemungkinan atau Kelihatannya ada agenda dan keinginan memperpanjang masa jabatan presiden," kata Ujang seperti dikutip Terkini.id, Kamis (24/2/2022).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali mengungkit wacana penundaan pemilu 2024.
Ia mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun karena alasan ekonomi. Hal ini disampaikan Cak Imin usai menerima aspirasi dari sejumlah pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan di Gedung DPR, Senayan.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik, Pendukung Jokowi Protes: Masih Ada Solusi Lain
"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," kata Cak Imin.
"Ya setahunlah, kalau enggak 2 tahun maksimal. Moga-moga usulan saya nanti, saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai, saya usulkan ke Pak Presiden," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Kecewa dengan Kelangkaan Minyak Goreng, Helmi Felis Serukan Umat Berdoa Bersama untuk Lengserkan Presiden Joko Widodo
-
Ingin Menantunya jadi Presiden, Amien Rais Diperingatkan Pengamat soal Rekam Jejak Kelam
-
Soal Kepala Otorita IKN, Jokowi Disebut Bakal Pilih yang Direstui Megawati
-
Usul Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin Diduga Siapkan Skenario Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik, Pendukung Jokowi Protes: Masih Ada Solusi Lain
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Mendekati Masa Tenggat, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Laporkan LHKPN
-
Krisis Energi, Presiden Korsel Minta Warga Mandi Jangan Lama-lama, Cas HP Hanya Siang
-
Viral Tuduhan Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, DLH DKI: Itu Titik Penampungan Resmi
-
Studi: Karbon Biru Bisa Tekan Emisi Dunia, Mengapa Banyak Negara Belum Menggunakannya?
-
Iran Tolak Proposal Trump, Ajukan 5 Syarat Termasuk Ganti Rugi Perang dan Kontrol Selat Hormuz
-
Pulau Terancam Diduduki, Iran Beri Peringatan Keras kepada Negara-Negara Tetangga
-
Krisis PPPK di NTT: 9.000 Pegawai Terancam Putus Kontrak Masal
-
Di Balik Cloud Storage, Ada Biaya Lingkungan yang Harus Kita Bayar
-
Jerman 'Impor' Tenaga Kerja India: Solusi di Tengah Tsunami Pensiun
-
Tak Masalah Dilaporkan ke Dewas KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi: Bentuk Kepedulian Masyarakat