Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan usul mengenai pelaksanaan Pemilu 2024.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Cak Imin mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Cak Imin beralasan agar pemerintah bisa fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Hal tersebut langsung menuai sorotan berbagai pihak.
Salah satunya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai usulan Cak Imin tidak rasional.
Ujang menduga ada kepentingan oligarki dan korporasi agar tujuan itu tercapai, demi alasan menjaga kepentingan ekonomi politiknya.
"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (24/2/2022).
Lebih lanjut, ia menduga ada skenario untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi.
Baca Juga: Kontruksi Patung Jokowi di Sirkuit Mandalika Buatan Nyoman Nuarta Akan Segera Rampung
"Kelihatannya tanda Jokowi sedang persiapkan perpanjang masa jabatan, ini terlihat dengan seolah-olah angka kepuasan terhadap Jokowi itu tinggi dan Cak Imin meminta menunda Pemilu. Kelihatannya Cak Imin ketakutan ditekan Jokowi, sehingga berkata seperti itu," jelasnya.
Tak hanya itu, Ujang juga menduga ada ketua umum partai lain yang ditekan agar bisa bersuara seperti Cak Imin.
"Dan bisa juga ketum-ketum partai juga akan ditekan tuk bersuara yang sama seperti Cak Imin. Jika sudah begitu hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan jalannya skenario perpanjangan masa jabatan presiden tersebut," bebernya.
Ujang mewanti-wanti agar rakyat bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Rakyat mesti bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tak boleh berharap pada ketum2 partai yang mengkhianati amanah rakyat," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Sebut Bikin Rakyat Makin Sengsara, Mantan Menteri Keuangan Desak Jokowi Mundur dari Presiden
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik, Pendukung Jokowi Protes: Masih Ada Solusi Lain
-
Kontruksi Patung Jokowi di Sirkuit Mandalika Buatan Nyoman Nuarta Akan Segera Rampung
-
Rendah Kalori, Pilihan Cermat Konsumsi Beras Porang untuk Diet
-
6 Kementerian yang Duluan Pindah ke IKN Nusantara, ASN Siap-siap Segera Migrasi dalam Waktu Dekat!
Terpopuler
- Hadir ke Cikeas Tanpa Undangan, Anies Baswedan Dapat Perlakuan Begini dari SBY dan AHY
- 7 Rekomendasi Bedak Tabur yang Bagus dan Tahan Lama untuk Makeup Harian
- 30 Kode Redeem FF 25 Maret 2026: Klaim Bundle Panther Gratis dan Skin M14 Sultan Tanpa Top Up
- 5 Rekomendasi HP Samsung Terbaru Murah dengan Spek Gahar, Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Potret Rumah Baru Tasya Farasya yang Mewah, Intip Detail Interiornya
Pilihan
-
Mengamuk! Timnas Indonesia Hantam Saint Kitts dan Nevis Empat Gol
-
Skandal Rudapaksa Turis China di Bali: Pelaku Ditangkap Saat Hendak Kembalikan iPhone Korban!
-
Arus Balik Susulan, 14 Ribu Kendaraan Diprediksi Lewat GT Purwomartani Sabtu Ini
-
Fokus Timnas Indonesia, John Herdman Ogah Ikut Campur Polemik Paspor Dean James
-
Video Jusuf Kalla di Pesawat Menuju Iran adalah Hoaks
Terkini
-
BGN Tindak Tegas! SPPG di Nabire Dibekukan Usai Mobil MBG Dipakai Angkut Sampah
-
Arus Balik Tahap 2 Dipantau Ketat! Korlantas Siap Terapkan One Way Nasional Kalikangkung-Cikatama
-
Stasiun Jakarta Masih Diserbu Penumpang Arus Balik, Tembus 52 Ribu Penumpang Hari Ini
-
Antisipasi Macet Monas, KAI Alihkan Naik Kereta dari Gambir ke Jatinegara Hari Ini
-
Tekan BBM Lewat WFH ASN? DPRD Jakarta Peringatkan Risiko ke Layanan Publik
-
Hemat BBM, Kemenimipas Terapkan WFH hingga Pangkas Perjalanan Dinas Mulai April 2026
-
Kejagung Bidik Tersangka Pejabat di Kasus Korupsi Tambang Ilegal PT AKT
-
Suhu Bumi Naik 75 Persen, Pakar UGM Ungkap Dampak Cuaca Ekstrem hingga Krisis Pangan
-
Tambang Ilegal Bertahun-tahun Terbongkar ! Kejagung Tetapkan Bos PT AKT Tersangka Korupsi Batu Bara
-
Periode Akhir Arus Balik Lebaran, Jasa Marga Imbau Pemudik Gunakan Rest Area Alternatif