Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan usul mengenai pelaksanaan Pemilu 2024.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Cak Imin mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Cak Imin beralasan agar pemerintah bisa fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Hal tersebut langsung menuai sorotan berbagai pihak.
Salah satunya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai usulan Cak Imin tidak rasional.
Ujang menduga ada kepentingan oligarki dan korporasi agar tujuan itu tercapai, demi alasan menjaga kepentingan ekonomi politiknya.
"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (24/2/2022).
Lebih lanjut, ia menduga ada skenario untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi.
Baca Juga: Kontruksi Patung Jokowi di Sirkuit Mandalika Buatan Nyoman Nuarta Akan Segera Rampung
"Kelihatannya tanda Jokowi sedang persiapkan perpanjang masa jabatan, ini terlihat dengan seolah-olah angka kepuasan terhadap Jokowi itu tinggi dan Cak Imin meminta menunda Pemilu. Kelihatannya Cak Imin ketakutan ditekan Jokowi, sehingga berkata seperti itu," jelasnya.
Tak hanya itu, Ujang juga menduga ada ketua umum partai lain yang ditekan agar bisa bersuara seperti Cak Imin.
"Dan bisa juga ketum-ketum partai juga akan ditekan tuk bersuara yang sama seperti Cak Imin. Jika sudah begitu hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan jalannya skenario perpanjangan masa jabatan presiden tersebut," bebernya.
Ujang mewanti-wanti agar rakyat bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Rakyat mesti bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tak boleh berharap pada ketum2 partai yang mengkhianati amanah rakyat," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Sebut Bikin Rakyat Makin Sengsara, Mantan Menteri Keuangan Desak Jokowi Mundur dari Presiden
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik, Pendukung Jokowi Protes: Masih Ada Solusi Lain
-
Kontruksi Patung Jokowi di Sirkuit Mandalika Buatan Nyoman Nuarta Akan Segera Rampung
-
Rendah Kalori, Pilihan Cermat Konsumsi Beras Porang untuk Diet
-
6 Kementerian yang Duluan Pindah ke IKN Nusantara, ASN Siap-siap Segera Migrasi dalam Waktu Dekat!
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung
-
Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
-
Mendagri: Parade Tenun Belu Jaga Warisan Budaya dan Gerakkan Ekonomi Daerah
-
Dampak Mengerikan Gempa Venezuela, Korban Tewas Bertambah Jadi 589 Orang
-
Bocoran Jokowi untuk Pemilu 2029: Ungkap Alasan PSI Layak Lolos ke Parlemen
-
Dittipideksus Bareskrim dan Kortastipidkor Sinkronkan Penyidikan Kasus PT TSL