Suara.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memberikan usul mengenai pelaksanaan Pemilu 2024.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Cak Imin mengusulkan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Cak Imin beralasan agar pemerintah bisa fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi pascapandemi.
Hal tersebut langsung menuai sorotan berbagai pihak.
Salah satunya, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin.
Ujang Komarudin menilai usulan Cak Imin tidak rasional.
Ujang menduga ada kepentingan oligarki dan korporasi agar tujuan itu tercapai, demi alasan menjaga kepentingan ekonomi politiknya.
"Tak ada alasan mengundur Pemilu. Yang diutarakan oleh Cak Imin itu kepentingan oligarki dan koorporasi. Bukan kepentingan rakyat," kata Ujang, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (24/2/2022).
Lebih lanjut, ia menduga ada skenario untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi.
Baca Juga: Kontruksi Patung Jokowi di Sirkuit Mandalika Buatan Nyoman Nuarta Akan Segera Rampung
"Kelihatannya tanda Jokowi sedang persiapkan perpanjang masa jabatan, ini terlihat dengan seolah-olah angka kepuasan terhadap Jokowi itu tinggi dan Cak Imin meminta menunda Pemilu. Kelihatannya Cak Imin ketakutan ditekan Jokowi, sehingga berkata seperti itu," jelasnya.
Tak hanya itu, Ujang juga menduga ada ketua umum partai lain yang ditekan agar bisa bersuara seperti Cak Imin.
"Dan bisa juga ketum-ketum partai juga akan ditekan tuk bersuara yang sama seperti Cak Imin. Jika sudah begitu hanya kekuatan rakyat yang akan menghentikan jalannya skenario perpanjangan masa jabatan presiden tersebut," bebernya.
Ujang mewanti-wanti agar rakyat bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Rakyat mesti bersatu untuk menolak dan melawan perpanjangan masa jabatan tersebut. Rakyat tak boleh berharap pada ketum2 partai yang mengkhianati amanah rakyat," lanjutnya.
Berita Terkait
-
Sebut Bikin Rakyat Makin Sengsara, Mantan Menteri Keuangan Desak Jokowi Mundur dari Presiden
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik, Pendukung Jokowi Protes: Masih Ada Solusi Lain
-
Kontruksi Patung Jokowi di Sirkuit Mandalika Buatan Nyoman Nuarta Akan Segera Rampung
-
Rendah Kalori, Pilihan Cermat Konsumsi Beras Porang untuk Diet
-
6 Kementerian yang Duluan Pindah ke IKN Nusantara, ASN Siap-siap Segera Migrasi dalam Waktu Dekat!
Terpopuler
- Kecewa Kena PHP Ivan Gunawan, Ibu Peminjam Duit: Kirain Orang Baik, Ternyata Munafik
- Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 24 September 2025: Kesempatan Dapat Packs, Coin, dan Player OVR 111
- Apa Kabar Janji 50 Juta Per RT di Malang ?
- Gibran Dicap Langgar Privasi Saat Geledah Tas Murid Perempuan, Ternyata Ini Faktanya
Pilihan
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
-
Dukungan Dua Periode Prabowo-Gibran Jadi Sorotan, Ini Respon Jokowi
-
Menkeu Purbaya Putuskan Cukai Rokok 2026 Tidak Naik: Tadinya Saya Mau Turunin!
Terkini
-
Di Hadapan Mahasiswa Unpad, Pramono Anung Tegaskan Pemimpin Tak Boleh Tersulut Emosi
-
Sule Kena Tilang Saat Bawa Double Cabin, Dishub DKI: Sudah Sesuai Prosedur
-
Gibran Disebut Cawapres Prabowo Lagi di 2029, PSI: Pernyataan Jokowi Powerfull
-
Tangis Nanik Deyang Minta Maaf soal Kasus Keracunan MBG Tuai Pro Kontra
-
PBNU Desak Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji, KPK Sebut Pemeriksaan Masih Intensif
-
Apa Itu Cassandra Paradox? Bikin Rocky Gerung Walkout dari Talkshow dengan Relawan Jokowi
-
Isyana Bagoes Oka Dikabarkan Jadi Wakil Ketua Umum PSI, Kaesang Siap Umumkan
-
SMAN 62 Pastikan Farhan Masih Berstatus Siswa Aktif Meski Ditahan Polisi
-
Kementerian BUMN Bakal Tinggal Kenangan, Ingat Lagi Sejarahnya Sebelum Dihapus
-
Minta KPK Segera Tetapkan Tersangka Kasus Haji, Awan PBNU: Jangan Digoreng Ngalor Ngidul