Suara.com - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memberikan tanggapan mengenai hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas soal elektabilitas Partai Demokrat.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, dalam survei tersebut, Demokrat menduduki peringkat ketiga dengan perolehan 10,7 persen.
Menurut Jamiluddin, elektabilitas Partai Demokrat bisa naik apabila mempertahankan jargonnya.
"Jargon berkoalisi dengan rakyat harus benar-benar diimplementasikan oleh semua kadernya," kata Jamiluddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (25/2/2022).
Jamiluddin mengatakan, kader Demokrat harus hadir dalam setiap kesulitan rakyat.
"Dengan begitu, rakyat akan merasakan manfaat jargonnya itu," imbuhnya.
Selain itu, keberpihakan dengan rakyat juga harus tercermin dari perjuangan anggota DPR RI dan DPRD Partai Demokrat.
"Semua kebijakan dan peraturan yang tidak berpihak dengan rakyat harus ditolak," tandasnya.
Menurutnya, dengan melakukan hal tersebut, rakyat akan yakin bahwa Partai Demokrat berpihak dan membela mereka.
"Selain itu, Partai Demokrat harus konsisten menjaga praktik demokrasi di Indonesia, tidak hanya di eksternal partai, tapi juga di internalnya," ungkapnya.
Selanjutnya, Jamiluddin memberikan saran kepada Partai Demokrat untuk menjadi garda terdepan membela setiap ancaman demokrasi.
Sebab, menurutnya, apabila Partai Demokrat konsisten melakukan hal itu, maka tidak akan sulit mendongkrak elektabilitas masuk ke dua besar.
Bahkan, Jamiluddin menilai Partai Demokrat bisa peringkat satu.
"Bahkan, tidak menutup kemungkinan menyodok ke peringkat 1 sebagaimana pada Pileg 2009," jelasnya.
Berita Terkait
-
Partai Demokrat Ngotot Pemilu Digelar 2024, Usulan Penundaan Disebut Melanggar Konstitusi
-
Pengamat Politik UGM Ingatkan Baliho Tak Jamin Elektabilitas Naik, Masyarakat Malah Bosan
-
Elektabilitas Andika Perkasa Salip Erick dan Puan, Pengamat Politik: Faktor Kerinduan Publik pada Pemimpin Tegas
-
Elektabilitas Prabowo Subianto Teratas di Survei Litbang Kompas, Pakar UGM Tak Kaget
-
Elektabilitas Prabowo Meroket, Loyalitas Kepada Jokowi Disebut Jadi Penyebabnya
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO