Suara.com - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memberikan tanggapan mengenai hasil Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) Kompas soal elektabilitas Partai Demokrat.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, dalam survei tersebut, Demokrat menduduki peringkat ketiga dengan perolehan 10,7 persen.
Menurut Jamiluddin, elektabilitas Partai Demokrat bisa naik apabila mempertahankan jargonnya.
"Jargon berkoalisi dengan rakyat harus benar-benar diimplementasikan oleh semua kadernya," kata Jamiluddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Jumat (25/2/2022).
Jamiluddin mengatakan, kader Demokrat harus hadir dalam setiap kesulitan rakyat.
"Dengan begitu, rakyat akan merasakan manfaat jargonnya itu," imbuhnya.
Selain itu, keberpihakan dengan rakyat juga harus tercermin dari perjuangan anggota DPR RI dan DPRD Partai Demokrat.
"Semua kebijakan dan peraturan yang tidak berpihak dengan rakyat harus ditolak," tandasnya.
Menurutnya, dengan melakukan hal tersebut, rakyat akan yakin bahwa Partai Demokrat berpihak dan membela mereka.
"Selain itu, Partai Demokrat harus konsisten menjaga praktik demokrasi di Indonesia, tidak hanya di eksternal partai, tapi juga di internalnya," ungkapnya.
Selanjutnya, Jamiluddin memberikan saran kepada Partai Demokrat untuk menjadi garda terdepan membela setiap ancaman demokrasi.
Sebab, menurutnya, apabila Partai Demokrat konsisten melakukan hal itu, maka tidak akan sulit mendongkrak elektabilitas masuk ke dua besar.
Bahkan, Jamiluddin menilai Partai Demokrat bisa peringkat satu.
"Bahkan, tidak menutup kemungkinan menyodok ke peringkat 1 sebagaimana pada Pileg 2009," jelasnya.
Berita Terkait
-
Partai Demokrat Ngotot Pemilu Digelar 2024, Usulan Penundaan Disebut Melanggar Konstitusi
-
Pengamat Politik UGM Ingatkan Baliho Tak Jamin Elektabilitas Naik, Masyarakat Malah Bosan
-
Elektabilitas Andika Perkasa Salip Erick dan Puan, Pengamat Politik: Faktor Kerinduan Publik pada Pemimpin Tegas
-
Elektabilitas Prabowo Subianto Teratas di Survei Litbang Kompas, Pakar UGM Tak Kaget
-
Elektabilitas Prabowo Meroket, Loyalitas Kepada Jokowi Disebut Jadi Penyebabnya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian