Suara.com - Pengamat politik Adi Prayitno memberikan komentar mengenai elektabilitas Prabowo Subianto yang meroket.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden (capres) 2024 masih tertinggi berdasarkan survei Litbang Kompas.
Menurut Adi Prayitno, hal ini terjadi karena publik melihat totalitas Prabowo sebagai menteri dan loyalitasnya kepada Jokowi.
"Meski jarang tampil ke publik, Prabowo menunjukkan loyalitas dan totalitasnya sebagai menteri. Tak seperti kekhawatiran publik bakal ada dua matahari kembar setelah Prabowo masuk koalisi," kata Adi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (24/2/2022).
Adi menjelaskan, elektabilitas Prabowo meroket karena terobosan baru yang dibuatnya.
"Misalnya soal terobosan-terobosan dalam modernisasi alutsista TNI dengan skema pengadaan alutsista government to government tanpa melalui perantara," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pengadaan jet tempur Rafale juga mempengaruhi.
"Termasuk juga soal kontrak pengadaan jet tempur Rafale dan kapal selam Scorpene dengan Prancis yang notabene sangat dibutuhkan TNI AU dan AL untuk mengganti alutsista yang sudah usang," lanjutnya.
Selanjutnya, elektabilitas tinggi tersebut juga diperoleh dari popularitas Prabowo di mata masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Demokrat Masuk Tiga Besar, AHY Dinilai Sudah Pantas Disahkan Jadi Capres 2024
"Tentu ini efek dari tabungan politik Prabowo yang sudah lama malang melintang di jagad politik pencapresan. Popularitas Prabowo hampir mentok 100 persen. Semua orang kenal Prabowo yang selalu dipersepsikan sebagai calon pemimpin nasional setiap musim pemilu," bebernya.
Hal tersebut membuat Adi semakin yakin bahwa Gerindra tetap akan mengusung Prabowo di Pilpres 2024.
Perlu diketahui, berdasarkan hasil Litbang Kompas, elektabilitas Prabowo berada di puncak klasemen (26,5 persen).
Kemudian, disusul oleh Ganjar Pranowo (20,5 persen) dan Anies Baswedan (14,2 persen).
Survei tersebut dilakukan pada 17-30 Januari 2022 melibatkan 1200 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 34 provinsi.
Berita Terkait
-
Soal Kepala Otorita IKN, Jokowi Disebut Bakal Pilih yang Direstui Megawati
-
Usul Pemilu 2024 Ditunda, Cak Imin Diduga Siapkan Skenario Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi
-
Demokrat Masuk Tiga Besar, AHY Dinilai Sudah Pantas Disahkan Jadi Capres 2024
-
Sebut Bikin Rakyat Makin Sengsara, Mantan Menteri Keuangan Desak Jokowi Mundur dari Presiden
-
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Layanan Publik, Pendukung Jokowi Protes: Masih Ada Solusi Lain
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!