Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Jumat (25/2/2022). Pada kesempatan itu, Jokowi sempat meminta Direktur Utama PLN untuk memperbaiki birokrasinya.
Permintaan tersebut disampaikan Jokowi setelah mendengar keluhan dari pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla yang bertanggung jawab atas pembangunan PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90MW
"Ingin saya tekankan pada pagi hari ini adalah agar birokrasi utamanya di PLN itu betul-betul, pak dirut, diperhatikan. Jangan sampai ada keluhan lagi seperti tadi juga disampaikan oleh bapak Jusuf Kalla," kata Jokowi seperti dikutip YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.
Keluhan yang dimaksud ialah soal lamanya negosiasi perizinan pembangunan yang bisa menghabiskan lebih dari lima tahun. Lamanya negosiasi perizinan tersebut membuat pembangunan menjadi lebih lama selesai.
"Sekuat apa pun orang ngurusin izin negoisasi sampai lebih dari 5 tahun, kecapean di ngurusin izin, belum bekerja di lapangan, untungnya Pak Jusuf Kalla dan manajemen Jusuf Kalla ini tahan banting, coba kalau ndak sudah mundur dulu, 5 tahun ngurus ga rampung-rampung," ujarnya.
"Itu baru ngurus izinnya belum nanti mendapatkan pendanaan konsorsium perbankan bukan sesuatu yang gampang," sambungnya.
Beralih ke pembangunan PLTA, Jokowi mengapresiasi atas kinerja Jusuf Kalla Group yang berhasil membangun PLTA di Poso. Dengan adanya penambahan PLTA maka Indonesia memiliki potensi sekitar 418 gigawatt baik dari hydropower, geothermal hingga tenaga surya.
"Saya sangat menghargai mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan Kalla Group dalam hal membangun hydropower baik yang ada di Sulawesi Tengah, yang nanti akan selesai di Mamuju dan di Kerinci di Sumatera Barat," katanya.
Baca Juga: Kendaraan Listrik Diperbanyak Tapi Infrastruktur Minim, PLN: Ini Bisnis
Tag
Berita Terkait
-
Antusiasme Warga Sulteng untuk Vaksin Covid-19 Tinggi, Jokowi: Alhamdulillah
-
Jusuf Kalla Mengeluh Rumitnya Birokrasi di Hadapan Presiden, Respons Jokowi: Untung Pak JK Tahan Banting
-
Jadwal Proliga 2022 Pekan Ketujuh Putaran II, Satu Laga Ditunda karena COVID-19
-
Pernyataan Menag Yaqut Soal Suara Azan Bikin Gaduh, Politisi PDIP Sentil Jokowi
-
Cak Imin Usul Tunda Pemilu, Jokpro Langsung Dukung Jokowi 1 Periode Lagi
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim