Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) setuju jika Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 ditunda. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan mengatakan keputusan PAN ini berdasarkan masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan.
Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia mengatakan, partainya menilai kondisi masyarakat saat ini masih butuh pemulihan utamanya dalam bidang ekonomi.
Dengan kondisi seperti ini, menurutnya anggaran untuk Pemilu 2024 yang cukup besar dapat dialokasikan untuk masyarakat yang masih merasakan dampak pandemi.
"PAN akan menjalin komunikasi dengan berbagai kalangan, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan elemen bangsa lainnya," ujarnya, Jumat, (25/2/2022).
Belum lagi kata dia, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 73 persen. Sehingga menurutnya, Jokowi pantas untuk tetap memimpin.
Merespon pernyataan Zulkifli Hasan, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyebut jika saat ini punlik dapat menilai seorang Zulkifli Hasan.
"Silahkan publik menilai orang ini," ucap Said dilansir dari twitter pribadinya.
Sebelumnya, Wasekjen DPP Demokrat, Jansen Sitindaon bahkan meminta dua mantan presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun gunung.
Keduanya harus memberikan pandangan terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang sudah mulai digaungkan sejumlah partai.
Baca Juga: Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu 2024, Muhammadiyah: Jangan Tambah Masalah Bangsa
"Pendapat saya pribadi, rasanya pak SBY dan bu Mega sebagai 2 mantan Presiden kita yang masih hidup, harus keluarkan pernyataan menolak perpanjangan ini," ucap Jansen dilansir Terkini.id, Jumat (25/2/2022).
Ia takut jika ini benar-benar terjadi, maka konstittusi yang sudah ada akan kembali di otak-atik.
"Yang turunannya meng-otak atik Konstitusi. Jika tidak gerpol-nya terus lanjut ini. 2 hari ini saja sudah seperti paduan suara," lanjutnya.
Kendati demikian, ia menyadari jika SBY dan Mega selalu dicitrakan berbeda haluan politik, namun keduanya adalah dua tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Presiden RI.
"Boleh saja Pak SBY dan Bu Mega dicitrakan media kurang cocoklah dll. Tapi apapun mereka berdua pernah Presiden di Republik ini," ujarnya.
"Yang pasti punya dan berbagi nilai-nilai sama yang telah mereka jaga dan tunjukkan selama ini. Soal ketaatan pada Konstitusi, Demokrasi, Pemilu Reguler," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sentil Partai yang Dukung Penundaan Pemilu, Politisi Demokrat: Jokowi Bekerja Sesuai Kehendak Konstitusi Bukan Parpol
-
Ridwan Kamil dan Anies Makin Mesra, Pengamat Politik: Kalau Partai Tidak Usung Tak Bisa Tanding di Pilpres 2024
-
Muhammadiyah Imbau Elite Politik Hentikan Wacana Penundaan Pemilu 2024
-
Muncul Usulan Penundaan Pemilu 2024, Muhammadiyah Menolak dan Minta Elite Politik Tak Menambah Masalah
-
Minta Elite Hentikan Wacana Penundaan Pemilu 2024, Muhammadiyah: Jangan Tambah Masalah Bangsa
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT