Suara.com - YouTube pada Sabtu (26/2) melarang media milik pemerintah Rusia, RT, dan beberapa saluran Rusia lainnya menerima uang dari iklan yang diputar bersama konten mereka. YouTube mengambil langkah yang serupa dengan Facebook setelah Rusia menginvasi Ukraina.
Menyadur laman VOA Indonesia, YouTube menyebutnya sebagai "situasi tak biasa." Perusahaan teknologi itu mengatakan pihaknya "menangguhkan monetisasi sejumlah akun YouTube, termasuk beberapa saluran Rusia yang terafiliasi dengan sanksi-sanksi baru." Penempatan iklan sebagian besar dikontrol oleh YouTube.
Video-video dari saluran yang terimbas juga akan lebih jarang muncul di bagian 'rekomendasi,' kata juru bicara YouTube, Farshad Shadloo. Ia menambahkan bahwa RT dan beberapa saluran lainnya tidak akan bisa diakses di Ukraina atas "permintaan pemerintah."
Menteri Digital Ukraina Mykhailo Fedorov sebelumnya mencuit pada Sabtu (26/2) bahwa ia mengontak YouTube "untuk memblokir saluran propaganda Rusia seperti Russia 24, TASS, RIA Novosti."
RT belum segera merespons permintaan Reuters untuk berkomentar. YouTube tidak menyebut nama-nama akun lain yang dibatasi.
Selama bertahun-tahun, para anggota parlemen dan sebagian pengguna telah menyerukan YouTube, yang dimiliki Alphabet, untuk mengambil langkah yang lebih besar terhadap saluran-saluran yang berkaitan dengan pemerintah Rusia, karena dikhawatirkan menyebarkan misinformasi dan seharusnya tidak mendapat keuntungan.
Rusia menerima sekitar $7 juta hingga $32 juta dalam periode dua tahun yang berakhir pada Desember 2018, dari iklan-iklan di 26 saluran YouTube, kata periset digital Omelas kepada Reuters.
Tag
Berita Terkait
-
Google Blokir Semua Penghasilan Iklan Media Milik Rusia
-
Konflik Rusia-Ukraina Jadi Tantangan Indonesia Sebagai Ketua G20
-
Geger Invasi Di Ukraina, Bagaimana Perkembangan Hubungan Indonesia Dengan Rusia Saat Ini?
-
5 Rekomendasi Web Series Kisah Cinta Islami Indonesia di YouTube
-
Perang Rusia-Ukraina Makin Memanas, Fadli Zon Yakin Jokowi Bisa Jadi Penengah, Ayo Mainkan Pak
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
Hadapi El Nino 2026, Pemerintah Ungkap Strategi Cegah Karhutla
-
Muhammadiyah Gandeng BPJS Ketenagakerjaan: Dosen Muda Bisa Dapat Akses Rumah hingga Pelatihan Kerja
-
Istri dan 2 Anak Bandar Narkoba Koko Erwin Tiba di Bareskrim, Terjerat Kasus Pencucian Uang
-
Dari Banner ke Influencer: Cara Baru Industri Rokok Menjangkau Anak Jadi Target Pasar
-
Periksa Saksi, KPK Bongkar Modus Surat Pernyataan Jadi Alat Pemerasan Bupati Tulungagung
-
KPK Cegah 2 Tersangka Baru dalam Korupsi Kuota Haji Bepergian ke Luar Negeri
-
Saiful Mujani Soroti Dugaan Nepotisme di Era Prabowo: Penunjukan Keponakan hingga Adik Jadi Sorotan
-
Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
-
Pakistan Lagi, Kenapa Indonesia Bukan Pilihan Iran untuk Perundingan Kedua dengan AS?
-
Sempat di Arab Saudi, Tersangka Korupsi Haji Asrul Azis Taba Kini Masuk Radar Cekal KPK