Suara.com - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei and Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menyatakan penundaan Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan krisis legitimasi dan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.
"Menerima wacana penundaan pemilu malah akan menimbulkan krisis legitimasi dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini karena dianggap melukai demokrasi dan semangat reformasi," kata Igor dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (27/2/2022).
Di samping itu, menurut dia, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mengaitkan dampak pandemi COVID-19 dengan perlunya memperpanjang kekuasaan, sebagaimana alasan yang disampaikan beberapa pihak bahwa penundaan pemilu bertujuan menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Otomatis, pembisik Presiden Joko Widodo terkait dengan perpanjangan kekuasaan itu justru lebih berbahaya daripada Covid-19 itu sendiri," ujar Igor.
Ia menilai beberapa pimpinan partai politik yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 keliru dalam memahami hasil survei terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden RI Joko Widodo.
Hasil survei tersebut, kata Igor, bukan berarti masyarakat menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Hasil dari berbagai survei menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi dan ekonomi membaik. Akan tetapi, itu bukan berarti publik ingin memperpanjang masa jabatan presiden," ujarnya.
Sebaliknya, kata Igor, masyarakat justru akan melihat bahwa memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo lebih banyak memiliki dampak buruk ketimbang menimbulkan manfaat dari aspek politik dan ekonomi.
Ia menyebutkan salah satu dampak negatif secara politik tentang perpanjangan masa jabatan presiden adalah masyarakat, khususnya kalangan pemilih yang sebelumnya puas, akan tergeser menjadi pihak yang tidak menyukai kinerja Presiden Joko Widodo.
"Terlebih lagi, secara terbuka pun, Presiden Jokowi sering menyampaikan ketidaksepakatannya terhadap wacana perpanjangan masa jabatan maupun tiga periode," ujarnya.
Berita Terkait
-
Kritik Ketum Parpol yang Setuju Pemilu 2024 Ditunda, AHY: Tidak Logis, Tidak Adil, Tak Berpihak kepada Rakyat!
-
Ungkap Ada 3 Jalan Tunda Pemilu, Yusril: Saya Duga Presiden Jokowi Tak Mau Lakukan Itu, Risiko Politiknya Terlalu Besar
-
Muhaimin Klaim Banyak Warganet Setuju Penundaan Pemilu 2024, Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi Buka Suara
-
Wacana Penundaan Pemilu 2024, Pengamat Duga Ada Bargaining Politik yang Dimotori Cak Imin
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Berapa Harga Mobil Bekas Toyota Yaris 2011? Kini Sudah di Bawah 90 Juta, Segini Pajaknya
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
Pilihan
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
Terkini
-
Mendagri: Pemerintah Siapkan Bantuan Renovasi dan Hunian bagi Warga Terdampak Bencana Sumatra
-
Kemendagri Kirim 1.054 Praja IPDN ke Aceh untuk Pulihkan Desa Terdampak Bencana
-
Profil Amal Said, Dosen Viral Ludahi Pegawai Kasir Terancam Dipenjara
-
Bundaran HI Siap Sambut Tahun Baru 2026, Panggung Hampir Selesai
-
Begini Kata Hasto Soal Sejumlah Ketua DPD PDIP Masih Rangkap Jabatan di Partai
-
Kecelakaan Beruntun di Tol Dalam Kota, Arus Arah Slipi Macet Panjang hingga 4 Kilometer!
-
Bukti Kehadiran Negara, Kemen PU Turun Langsung Bersihkan Pesantren Darul Mukhlisin
-
Waketum PAN Sebut Pilkada Lewat DPRD Layak Dipertimbangkan: Bisa Tekan Politik Uang dan Dinasti
-
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Singgung Sila ke-4: Pilkada Lewat DPRD Layak Dikaji dan Konstitusional
-
KPK Sebut Penyidikan Kasus Haji Segera Rampung, Bagaimana Nasib Gus Yaqut hingga Bos Maktour?