Suara.com - Ketika Filipina mengenang 36 tahun jatuhnya Ferdinand Marcos, Jumat (25/02), mantan aktivis dan keluarga korban mewaspadai peluang kembalinya keluarga sang diktatur ke puncak kekuasaan dalam pemilu mendatang.
Kenangan revolusi "People Power” yang menggerakkan jutaan warga Filipina buat menjungkalkan diktatur Ferdinand Marcos, 36 tahun silam, menyisakan rasa getir bagi Loretta Rosales.
Mantan aktivis itu pernah ditahan dan mengalami penyiksaan di tangan aparat keamanan. Karena kini roda kembali berputar.
Euforia kebangkitan demokrasi di Asia belakangan banyak memudar oleh tren otoritarianisme yang melanda di banyak negara.
Di ujung masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, mayoritas pemilih di FIlipina diprediksi mendukung putra bekas diktatur, Marcos Junior, dalam pemilu kepresidenan, 9 Mei nanti.
Popularitasnya itu "merupakan teka teki yang memuakkan buat saya,” kata Rosales, yang kendati berusia 82 tahun masih aktif mengampanyekan demokrasi.
Ketakutan terbesarnya adalah bahwa Marcos Jr. akan berusaha membalikkan sejarah demi membersihkan nama sang ayah.
Rosales termasuk korban pelanggaran HAM yang menandatangani petisi meminta Komisi Pemilihan Umum membatalkan pencalonan Marcos Jr. Selain berstatus mantan terpidana lantaran kasus penggelapan pajak, dia juga memiliki "kelainan moral” dan sebabnya tidak layak mengemban jabatan presiden.
Petisi tersebut akhirnya ditolak. "Sejarah sedang berulang,” kata Rosales.
Baca Juga: Pemilu Filipina: Ketika Anak Diktator Marcos dan Petinju Pacquiao Bersaing
"Ini adalah babak kedua, kekuasaan keluarga Marcos."
Trauma generasi lama
Pada Jumat (25/02), ribuan penduduk berkumpul di Monumen Lakas ng Bayan di Manila yang menjadi pusat demonstrasi anti-Marcos pada Februari 1986.
Kebanyakan berasal dari generasi lama yang menjadi saksi kebrutalan rezim Marcos.
Mereka bersumpah akan menghalangi kembalinya keluarga Marcos ke Istana Malacanang.
"Tidak lagi, tidak lupa, tidak lagi!” teriak mereka merujuk pada klaim Marcos Jr. bahwa masa kekuasaan ayahnya merupakan "tahun keemasan” bagi Filipina.
Berita Terkait
-
IWIP Gelontorkan Pendanaan Rp900 Juta untuk Korban Bencana di Sumatera
-
ASPEBINDO: Rantai Pasok Energi Bukan Sekadar Komoditas, Tapi Instrumen Kedaulatan Negara
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Pecah Telur! Timnas Hoki Es Indonesia Ukir Sejarah Emas Pertama di SEA Games 2025
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Gak Perlu Mahal, Megawati Usul Pemda Gunakan Kentongan untuk Alarm Bencana
-
5 Ton Pakaian Bakal Disalurkan untuk Korban Banjir dan Longsor Aceh-Sumatra
-
Kebun Sawit di Papua: Janji Swasembada Energi Prabowo yang Penuh Risiko?
-
Bukan Alat Kampanye, Megawati Minta Dapur Umum PDIP untuk Semua Korban: Ini Urusan Kemanusiaan
-
Tak Mau Hanya Beri Uang Tunai, Megawati Instruksikan Bantuan 'In Natura' untuk Korban Bencana
-
Jaksa Bongkar Akal Bulus Proyek Chromebook, Manipulasi E-Katalog Rugikan Negara Rp9,2 Miliar
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf