Suara.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy pada Minggu mendesak dunia untuk menghapus hak veto Rusia di Dewan Keamanan PBB dan mengatakan tindakan Rusia mendekati "genosida".
"Ini merupakan teror. Mereka akan lebih mengebom kota-kota Ukraina kami, mereka akan lebih membunuh anak-anak kami secara halus. Ini adalah kejahatan yang telah mendatangi tanah kami dan harus dihancurkan," kata Zelenskiy dalam pesan video singkat sebagaimana dikutip Antara dari Reuters.
"Tindakan kriminal Rusia terhadap Ukraina menunjukkan tanda-tanda genosida," kata dia, menambahkan.
240 Warga Sipil Tewas
Sementara itu, badan bantuan PBB melaporkan bahwa sedikitnya 64 warga sipil tewas dan lebih dari 160.000 lainnya mengungsi setelah pasukan Rusia menyerbu Ukraina pekan ini.
"Hingga 26 Februari pukul 17.00 waktu setempat OHCHR (Kantor PBB untuk HAM) mengumumkan bahwa sedikitnya 240 warga sipil menjadi korban, termasuk setidaknya 64 orang tewas," demikian laporan Kantor Koordinasi untuk Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA).
OCHA menambahkan bahwa jumlah korban yang sebenarnya kemungkinan "jauh lebih banyak."
Kerusakan pada infrastruktur sipil menyebabkan ratusan ribu orang tidak mendapatkan aliran listrik atau air.
Ratusan rumah rusak atau hancur, sementara jembatan-jembatan dan jalanan dihantam oleh tembakan mortir yang menyebabkan sejumlah komunitas tidak dapat mengakses pasar, katanya.
Baca Juga: Invasi Ukraina: Vladimir Putin Perintahkan Militer Rusia Siagakan Senjata Nuklir
Laporan itu mengutip badan pengungsi PBB yang mengatakan lebih dari 160.000 mengungsi ke wilayah lain di dalam negeri dan lebih dari 116.000 orang terpaksa menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga.
"Badan-badan PBB dan mitra kemanusiaan untuk sementara terpaksa tidak beroperasi lantaran situasi keamanan yang semakin parah," kata OCHA.
"PBB dan mitranya mempertahankan kehadiran mereka di seluruh negeri dan tetap berkomitmen untuk bertahan di lapangan serta merespons keperluan kemanusiaan yang terus bertambah dan risiko perlindungan begitu situasinya memungkinkan."
Tag
Berita Terkait
-
Invasi Ukraina: Vladimir Putin Perintahkan Militer Rusia Siagakan Senjata Nuklir
-
Giliran Republik Ceko Boikot Rusia di Ajang Piala Dunia 2022
-
Wawancara Eksklusif Warga Ukraina di Tengah Agresi Rusia: Sudah Banyak Sipil Jadi Korban
-
Tabuh Genderang Perang ke Ukraina, Vladimir Putin Dicopot Sementara dari Presiden Kehormatan Judo Internasional
-
Internet Ukraina Terganggu, Peretas Sasar Akun Surel Pribadi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Sebut Bukan Insiden Kebetulan, Nandang Sutisna Desak Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
-
Tiyo Ardianto Respons Viral Aksi Penolakan di UGM, Singgung Kondisi Mahasiswa 'Terpaksa' Demo
-
Aksi Bersih & Penghijauan dalam Memperingati HLH 2026, NHM Ajak Masyarakat Jaga Lingkungan Bersama
-
Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan Karakter Generasi Muda Berbasis Nilai Budaya
-
Bukan Ancaman, Anis Matta Sebut Demo Justru 'Picu' Pemerintah Kerja Lebih Baik
-
Massa Bertahan di Gejayan Meski Aksi Selesai, Bunyi Klakson - Seruan Turunkan Prabowo Terus Menggema
-
Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
-
Turun Aksi di Jogja, Cholil ERK Tegaskan Gerakan Masyarakat Jangan Mengempis
-
Benarkah Jokowi Segera Jadi Ketua Dewan Pembina? PSI Kasih 'Kode Keras' Begini
-
Jawab Tuntutan Mahasiswa, Bakom RI Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Hemat Anggaran Rp300 Triliun!