Suara.com - Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara Faldo Maldini menanggapi soal usulan penundaan Pemilu 2024 yang ramai diperbincangkan.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, pemerintah tak tahu mengenai usulan tersebut.
Pemerintah meminta untuk tak diseret-seret mengenai hal tersebut.
Faldo Maldini menegaskan, Istana tidak ada hubungannya dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.
Di samping itu, Faldo menilai bahwa deklarasi wacana itu hanya aspirasi dari partai politik.
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut," ujar Faldo, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (28/2/2022).
Meski demikian, Faldo mengatakan, aspirasi dari parpol tersebut tentu ditampung.
"Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi, jangan sampai diseret-seret," jelasnya.
Faldo mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus menghadapi pandemi covid-19.
Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pernah Menyatakan Menolak Tiga Periode
Pemerintah sedang fokus agar bisa bangkit dan memulihkan ekonomi dari covid-19.
"Pemerintah fokus memulihkan kesehatan dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," bebernya.
Selain itu, Faldo menjelaskan, Presiden Jokowi sedang total mengawal transformasi besar di IKN.
Ia menegaskan, pihak Istana tidak memiliki waktu untuk urusan penundaan pemilu atau tiga periode.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Hentikan Wacana Penundaan Pemilu, Jangan Bikin Rakyat Gamang
-
Kritisi Usulan Penundaan Pemilu 2024, Politisi PDIP: Itu Seperti Menjerumuskan Presiden
-
Wacana Penundaan Pemilu: Kasihan Pak Jokowi, Sudah Pernah Menyatakan Menolak Tiga Periode
-
Politisi PDIP Nilai Usulan Penundaan Pemilu Seperti untuk Menjerumuskan Jokowi
-
Pengamat Nilai Penundaan Pemilu 2024 Berbahaya: Bukan Berarti Jabatan Presiden Diperpanjang
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029
-
Andi Widjajanto: Selat Malaka Adalah Choke Point yang Bisa Seret Indonesia ke Konflik Global
-
Produk Makanan Segera Punya Label Gula, Garam, Lemak Level A-D: Dari Sehat hingga Berisiko
-
Sebut Prabowo-Gibran Beban Bangsa, Dosen UNJ Ubedilah Badrun Resmi Dipolisikan
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas