Suara.com - Beberapa negara di dunia telah mengambil langkah baru atau mempertimbangkan langkah mereka dalam menghadapi COVID-19. Sementara Indonesia pertimbangkan ubah status pandemi jadi endemi.
Otoritas Korea Selatan pada hari Senin (28/02) mengumumkan akan mencabut sementara persyaratan COVID-19 pass atau tes negatif COVID-19 di sejumlah pusat bisnis untuk meringankan fasilitas tes COVID-19 di tengah gelombang infeksi virus corona varian Omicron.
Aturan ini akan membuat sumber daya di fasilitas tes publik dan fasilitas kesehatan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya manusianya dalam berjuang melawan gelombang kasus virus corona varian baru, demikian kata Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Jeon Hae-cheol.
Sebelumnya, sistem COVID-19 pass atau tes negatif COVID-19 untuk area bisnis dan perkantoran pun sempat dilakukan untuk mencegah penyebaran kasus.
Namun dampaknya, laboratorium dan tempat tes COVID-19 kewalahan menghadapi lonjakan pasien.
Korea Selatan juga berencana untuk menangguhkan kebijakan wajib vaksin untuk anak-anak berusia 12-18 tahun.
Namun, rencana ini menuai kritik dari masyarakat. Kasus COVID-19 di Korea Selatan tengah mengalami lonjakan signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Ini menjadi masalah mengingat sebagian besar orang yang meninggal, merupakan kelompok masyarakat yang sudah divaksinasi.
Lebih dari 86% dari 52 juta orang di negara ini sudah disuntik vaksin dosis lengkap, dengan lebih dari 61% di antaranya telah menerima vaksin booster.
Hong Kong bersiap Lockdown?
Baca Juga: Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Pemkot Hentikan Pembelajaran Tatap Muka
Otoritas Hong Kong tengah mempertimbangkan untuk memberlakukan penguncian ketat seperti yang dilakukan Cina sebagai upaya untuk mengekang penyebaran virus corona varian Omicron.
Pembatasan yang dilakukan Hong Kong selama dua tahun terakhir sejatinya cukup efektif dalam meredam penyebaran virus corona, tetapi pemerintah menilai memerlukan terobosan baru dalam mencegah penyebaran varian Omicron yang sangat cepat.
"Dari perspektif kesehatan masyarakat, untuk menghadirkan efek terbaik dari pengujian wajib menyeluruh, kita perlu mengurangi mobilisasi orang sampai batas tertentu," jelas Menteri Kesehatan Hong Kong Sophia Chan, Senin (28/02), dikutip dari kantor berita AFP.
Pada hari Senin (28/02), Hong Kong mencatat rekor kasus harian COVID-19 sedikitnya 34.466 kasus.
Selandia baru angkat kebijakan karantina bagi pelancong Selandia Baru memutuskan untuk mencabut aturan isolasi bagi para pelancong yang masuk ke Selandia Baru. Ini merupakan bagian dari upaya bertahap pemerintah untuk menghapus aturan pembatasan di negara itu.
Perdana Menteri Jacinda Ardern pada hari Senin (27/02) mengatakan aturan isolasi selama satu minggu bagi para pelancong yang sudah divaksin akan dicabut mulai hari Rabu (02/03) mendatang.
Berita Terkait
-
Natasha Rizky Ungkap Keinginan Nikah Lagi, Tapi Takut Dijodoh-jodohkan
-
BNPB: Rumah Korban Bencana Aceh dan Sumatera Dilengkapi Sertifikat Tanah Resmi
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
4 Sosok Asisten yang Berpotensi Diboyong John Herdman ke Timnas Indonesia
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Buntut OTT KPK di Berbagai Daerah, Jaksa Agung Minta Jaksa Jangan Melanggar Hukum!
-
Tak Terendus Kamera dan Influencer, Prabowo Bongkar Perlawanan 'Gila' Preman di Hutan
-
Prabowo Wanti-wanti Satgas PKH: Jangan Mau Dilobi Sana-sini
-
Jaksa Agung: Uang Rp6,6 Triliun dari Denda Tambang-Sawit hingga Eksekusi Korupsi CPO
-
7 Pertemuan Krusial Dasco - Prabowo yang Selesaikan Masalah Bangsa di 2025
-
BNI Turut Dampingi Anak-Anak Korban Banjir di Aceh Tenggara Lewat Trauma Healing
-
BNI Siap Salurkan 17.356 KPR FLPP pada 2026, Mantapkan Peran di Program Perumahan
-
Gus Yahya Buka Suara Soal Polemik Tambang dan Gejolak Internal PBNU: Kami Tidak Pernah Minta
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh