Awalnya, aturan ini hanya berlaku bagi warga Selandia Baru, di mana untuk para wisatwan masih dilarang untuk berkunjung.
Namun, para pelancong masih perlu melakukan tes COVID-19 baik sebelum berangkat maupun setelah kedatangan. Aturan baru ini dinilai akan membangkitkan sektor pariwisata di negara itu.
"Saya tahu ini akan menjadi berita yang ditunggu oleh orang-orang di luar negeri, bersemangat untuk pulang dan bertemu orang-orang terkasih segera mungkin,'' kata Ardern.
"Kami tidak sabar untuk melihat Anda."
Indonesia pertimbangkan ubah status pandemi
Sementara itu, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada hari Minggu (27/02) mengatakan pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi COVID-19 menjadi endemi.
"Kami juga mendapatkan arahan dari Bapak Presiden tadi atas masukan Bapak Menko mengenai strategi dari pandemi menjadi endemi, kami sudah siapkan protokolnya," kata Budi.
Meski sudah disiapkan protokolnya, Budi mengatakan pihaknya tidak akan mengubah status pandemi menjadi endemi secara terburu-buru.
Ia mengatakan bahwa Presiden Jokowi meminta agar keputusan tersebut dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan berbagai pendekatan baik dari sisi sains, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Pemkot Hentikan Pembelajaran Tatap Muka
Hingga berita ini diturunkan, Indonesia telah mencatat sedikitnya 5.564.448 kasus COVID-19. Dari angka tersebut lebih dari 4,8 juta kasus sembuh dan sedikitnya 148,335 kasus meninggal.
Tak lagi wajib masker di sekolah Sementara di negara bagian New York, pemerintah setempat akan mencabut aturan wajib masker bagi di sekolah-sekolah pada tanggal 2 Maret mendatang. Keputusan ini menyusul menurunnya kasus COVID-19 di wilayah itu.
Dengan demikian sekitar satu juta anak-anak di sekolah tak perlu lagi memakai masker. Selain itu, wali kota New York Eric Adams dalam pernyataannya mengatakan akan mencabut aturan wajib vaksin di restoran, bar, dan teater pada pekan mendatang jika angka kasus COVID-19 di kota itu terus menujukkan tren penurunan. rap/yf (Reuters, AP, AFP)
Berita Terkait
-
Natasha Rizky Ungkap Keinginan Nikah Lagi, Tapi Takut Dijodoh-jodohkan
-
BNPB: Rumah Korban Bencana Aceh dan Sumatera Dilengkapi Sertifikat Tanah Resmi
-
PHR Kantongi Sertipikat Tanah 542 Hektare, Amankan Aset Negara demi Ketahanan Energi Nasional
-
4 Sosok Asisten yang Berpotensi Diboyong John Herdman ke Timnas Indonesia
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
-
Seluruh Gubernur Wajib Umumkan Kenaikan UMP 2026 Hari Ini
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
Terkini
-
Bukan Alam, Jaksa Agung Sebut Bencana Sumatra Akibat Alih Fungsi Hutan
-
Selain UMP Naik, Pramono Anung Siapkan Subsidi Pangan dan Transportasi Buat Buruh
-
Ini Dia! Daftar 5 Provinsi dengan Kenaikan UMP Tertinggi
-
Gus Yahya Tolak Keputusan Lirboyo, Minta Konflik NU Diselesaikan lewat Muktamar
-
Prahara PBNU: Gus Yahya Beri Instruksi Keras, Pengurus Wilayah Jangan Sampai Terbengkalai
-
Pramono Anung Tetapkan UMP 2026: Kenaikannya di Atas Inflasi!
-
BPPTKG: Gunung Merapi Masih Aman Dikunjungi Saat Libur Nataru
-
Boyamin Datangi Dewas KPK, Pertanyakan Bobby Nasution Tak Diperiksa Kasus Pembangunan Jalan Sumut
-
Ngebet Islah, Gus Yahya: Biar Semua Masalah Diselesaikan Muktamirin di Muktamar
-
16.078 Warga Binaan Terima Remisi Natal 2025: 174 Napi Langsung Bebas, Negara Hemat Rp9,4 Miliar