Suara.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menegaskan komitmennya mendukung agenda perumahan nasional dengan memperluas penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dukungan ini menjadi bagian dari kontribusi BNI dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah guna menekan backlog perumahan nasional.
Komitmen tersebut tercermin dari partisipasi BNI dalam pelaksanaan akad massal KPR FLPP sebanyak 50.030 unit rumah yang dirangkai dengan serah terima kunci pada 2025. Akad massal ini digelar secara hibrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).
Sebanyak 300 akad dilaksanakan secara langsung di lokasi dengan melibatkan 11 bank penyalur, sementara 49.730 akad lainnya dilakukan secara daring oleh 39 bank penyalur di 33 provinsi pada 110 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Acara tersebut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Komisioner BP Tapera. Dari BNI, hadir Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan beserta jajaran manajemen.
“BNI berkomitmen terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR melalui pembiayaan KPR FLPP yang mudah, cepat, dan akuntabel,” ujar Putrama dalam keterangan tertulis.
Sebagai bagian dari rangkaian acara, dilakukan pula serah terima kunci secara simbolis kepada 10 perwakilan MBR dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari tenaga pendidik, pelaku UMKM, buruh, nelayan, hingga anggota TNI.
Mandat FLPP 2026
Sejalan dengan pencapaian tersebut, BNI kembali memperoleh mandat penyaluran 17.356 unit KPR FLPP pada 2026 setelah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan BP Tapera. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat BP Tapera, Jakarta, Selasa (23/12/2025), bersama 43 bank penyalur.
BNI termasuk dalam 10 bank dengan kuota FLPP terbesar dan diwakili Direktur Network & Retail Funding Rian Eriana Kaslan. Penandatanganan disaksikan Menteri PKP Maruarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Baca Juga: BNI Salurkan Bantuan Pendidikan dan Trauma Healing bagi Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh
Rian menyatakan penugasan tersebut merupakan kesinambungan peran BNI sebagai agen pembangunan di sektor perumahan. “Dengan jaringan BNI yang tersebar nasional dan sinergi erat bersama BP Tapera serta Kemen PKP, kami optimistis penyaluran FLPP 2026 dapat berjalan tepat sasaran, prudent, dan memberi kemudahan bagi MBR memiliki rumah pertama,” ujarnya.
Ke depan, BNI akan terus mengoptimalkan peran jaringan kantor dan seluruh area kerja untuk mendukung program perumahan nasional, mulai dari kesiapan debitur, dukungan teknis pelaksanaan akad secara hibrid, hingga edukasi yang komprehensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan skema pembiayaan KPR FLPP.
Melalui kontribusi berkelanjutan di sektor perumahan, BNI menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga turut membangun fondasi kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.***
Berita Terkait
-
BNI Salurkan Bantuan Pendidikan dan Trauma Healing bagi Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM melalui BNI Corporate University
-
BNI Gelar RUPSLB, Mantapkan Transformasi dan Tata Kelola Hadapi 2026
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT