Suara.com - Mayoritas negara anggota PBB diprediksi akan memutuskan untuk mengecam tindakan Rusia. Dengan kondisi yang semakin terisolasi, Rusia justru membela operasi militernya dan menyalahkan kekerasan di Kiev.
Sebanyak 193 perwakilan negara anggota Majelis Umum PBB mengheningkan cipta selama satu menit pada hari Senin (28/02) untuk para korban perang di Ukraina, ketika para delegasi menghadiri pertemuan darurat guna membahas resolusi yang mengutuk "agresi" Moskow.
Rusia mendapati dirinya semakin terisolasi, tetapi justru membela operasi militernya dan menyalahkan kekerasan di Kiev selama sesi khusus ke-11 dalam sejarah 77 tahun PBB.
Anggota majelis akan memberikan suara pada kecaman simbolis atas tindakan Rusia, tetapi yang dipandang sebagai barometer penting tidak hanya untuk kecamannya atas agresi Moskow, tetapi juga untuk sikap global terhadap otoritarianisme yang merayap di seluruh dunia.
Tidak seperti Dewan Keamanan yang lebih menonjol, di mana jika ada satu suara menentang dari pemegang hak veto, Rusia dapat menggagalkan mosi atau resolusi apa pun, seperti yang terjadi dalam sesi darurat hari Jumat (25/02).
Negara-negara tertentu, seperti Suriah, Cina, dan India, diperkirakan akan memberikan suara menentang atau abstain mengutuk invasi Moskow pada Rabu (02/03), sementara mereka yang berada di balik resolusi itu mengharapkan lebih dari 100 suara mendukung.
Apa yang dikatakan perwakilan Ukraina?
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, secara mengejutkan mengkritik Rusia dalam pidatonya di depan majelis dan menyebut keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meningkatkan kesiapan nuklir negaranya sebagai "kegilaan".
Kyslytsya menuduh Moskow menargetkan bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil, yang dia kutuk sebagai "kejahatan perang."
Baca Juga: Dialog Ukraina-Rusia Lanjut ke Putaran Kedua, Ukraina Minta Rusia Mundur
"Jika Ukraina tidak bertahan, perdamaian internasional tidak akan bertahan. Jika Ukraina tidak bertahan, PBB tidak akan bertahan ... Jika Ukraina tidak bertahan, kita tidak akan terkejut jika demokrasi gagal," kata Kyslytsya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengutuk kekerasan tersebut.
"Cukup sudah. Prajurit harus kembali ke barak mereka. Para pemimpin harus pindah ke perdamaian. Warga sipil harus dilindungi," katanya.
Bagaimana Rusia mempertahankan invasinya?
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengulangi klaim yang dibuat oleh Putin ketika dia meluncurkan invasi pekan lalu dan menyalahkan Kiev atas perang tersebut, serta mengklaim bahwa perang itu telah melanggar perjanjian Minsk dan mengulangi tekad bahwa Moskow ingin "demiliterisasi dan de-nazifikasi" Ukraina.
Rusia juga mengklaim bahwa mereka melakukan pembelaan diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi anggota PBB lainnya telah menolak klaim itu, dengan mengatakan Rusia melanggar Pasal 2, yang mengatakan negara tidak boleh menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan suatu krisis.
Berita Terkait
-
Diwarnai Kericuhan, Massa Pendemo Desak DPR Bentuk Pansus Agrinas Gate
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Boni Hargens: Prabowo Percaya Penuh Kapolri, Polri Jadi Garda Depan Berantas Penyelundupan
-
Gus Lilur Suarakan 5 Tuntutan Petani Tembakau di Tengah Isu Rokok Ilegal
-
Diskusi HMPM: Kebebasan Sipil Disorot, Kasus Kekerasan dan Pernyataan Politik Picu Alarm Demokrasi
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi