Suara.com - Mayoritas negara anggota PBB diprediksi akan memutuskan untuk mengecam tindakan Rusia. Dengan kondisi yang semakin terisolasi, Rusia justru membela operasi militernya dan menyalahkan kekerasan di Kiev.
Sebanyak 193 perwakilan negara anggota Majelis Umum PBB mengheningkan cipta selama satu menit pada hari Senin (28/02) untuk para korban perang di Ukraina, ketika para delegasi menghadiri pertemuan darurat guna membahas resolusi yang mengutuk "agresi" Moskow.
Rusia mendapati dirinya semakin terisolasi, tetapi justru membela operasi militernya dan menyalahkan kekerasan di Kiev selama sesi khusus ke-11 dalam sejarah 77 tahun PBB.
Anggota majelis akan memberikan suara pada kecaman simbolis atas tindakan Rusia, tetapi yang dipandang sebagai barometer penting tidak hanya untuk kecamannya atas agresi Moskow, tetapi juga untuk sikap global terhadap otoritarianisme yang merayap di seluruh dunia.
Tidak seperti Dewan Keamanan yang lebih menonjol, di mana jika ada satu suara menentang dari pemegang hak veto, Rusia dapat menggagalkan mosi atau resolusi apa pun, seperti yang terjadi dalam sesi darurat hari Jumat (25/02).
Negara-negara tertentu, seperti Suriah, Cina, dan India, diperkirakan akan memberikan suara menentang atau abstain mengutuk invasi Moskow pada Rabu (02/03), sementara mereka yang berada di balik resolusi itu mengharapkan lebih dari 100 suara mendukung.
Apa yang dikatakan perwakilan Ukraina?
Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergiy Kyslytsya, secara mengejutkan mengkritik Rusia dalam pidatonya di depan majelis dan menyebut keputusan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk meningkatkan kesiapan nuklir negaranya sebagai "kegilaan".
Kyslytsya menuduh Moskow menargetkan bangunan tempat tinggal dan infrastruktur sipil, yang dia kutuk sebagai "kejahatan perang."
Baca Juga: Dialog Ukraina-Rusia Lanjut ke Putaran Kedua, Ukraina Minta Rusia Mundur
"Jika Ukraina tidak bertahan, perdamaian internasional tidak akan bertahan. Jika Ukraina tidak bertahan, PBB tidak akan bertahan ... Jika Ukraina tidak bertahan, kita tidak akan terkejut jika demokrasi gagal," kata Kyslytsya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengutuk kekerasan tersebut.
"Cukup sudah. Prajurit harus kembali ke barak mereka. Para pemimpin harus pindah ke perdamaian. Warga sipil harus dilindungi," katanya.
Bagaimana Rusia mempertahankan invasinya?
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengulangi klaim yang dibuat oleh Putin ketika dia meluncurkan invasi pekan lalu dan menyalahkan Kiev atas perang tersebut, serta mengklaim bahwa perang itu telah melanggar perjanjian Minsk dan mengulangi tekad bahwa Moskow ingin "demiliterisasi dan de-nazifikasi" Ukraina.
Rusia juga mengklaim bahwa mereka melakukan pembelaan diri sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi anggota PBB lainnya telah menolak klaim itu, dengan mengatakan Rusia melanggar Pasal 2, yang mengatakan negara tidak boleh menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan suatu krisis.
Nebenzya juga mengatakan kepada majelis bahwa "tentara Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi warga sipil Ukraina, tidak menembaki wilayah sipil."
Pernyataan yang bertentangan dengan adanya beberapa laporan serangan Rusia menghantam daerah pemukiman dan membunuh warga sipil di Ukraina.
Duta Besar Cina, Zhang Jun, mengatakan kepada majelis bahwa "tidak ada yang bisa diperoleh dari memulai Perang Dingin yang baru."
Beijing telah menolak untuk mengutuk tindakan Rusia, tetapi menyerukan negosiasi untuk mengakhiri kekerasan.
Tudingan Rusia gunakan bom vakum
Duta Besar Ukraina untuk Amerika Serikat mengimbau anggota Kongres AS untuk bantuan lebih lanjut pada Senin (28/02) karena negaranya menolak "perang brutal" dari Rusia, dengan mengatakan Rusia telah menggunakan bom vakum pada Senin (28/02) dalam invasinya ke Ukraina.
"Mereka menggunakan bom vakum hari ini (28/02), yang sebenarnya dilarang oleh konvensi Jenewa," kata Duta Besar Oksana Markarova setelah pertemuan dengan anggota parlemen.
"Kehancuran yang coba ditimbulkan oleh Rusia di Ukraina sangat besar."
Dia mengatakan Ukraina bekerja secara aktif dengan pemerintahan Presiden AS Joe Biden dan Kongres untuk mendapatkan lebih banyak senjata dan sanksi yang lebih keras.
"Mereka harus membayar, mereka harus membayar harga yang mahal," katanya kepada wartawan setelah meninggalkan pertemuan.
Seorang anggota parlemen yang menghadiri pertemuan itu, Perwakilan Demokrat Brad Sherman, mengatakan bahwa Ukraina telah meminta zona larangan terbang yang diberlakukan AS di atas Ukraina, tetapi dia merasa langkah itu terlalu berbahaya karena dapat memicu konflik dengan Rusia.
Bom vakum menggunakan oksigen dari udara sekitarnya untuk menghasilkan ledakan suhu tinggi, biasanya menghasilkan gelombang ledakan dengan durasi yang jauh lebih lama daripada ledakan konvensional. ha/pkp (Reuters, AFP)
Berita Terkait
-
Stasiun Gambir Disiapkan Jadi Hub Transportasi Pusat Jakarta
-
Rp1,7 Miliar Donasi Terkumpul dari Generali Lion Heart Run 2026
-
Kudeta Niger Gagal, Pasukan Pemerintah Melumpuhkan Penyerang Pangkalan Niamey
-
Bukan Ex-Officio! Romli Atmasasmita Tegaskan Status Listyo Sigit di KSBSI Hanya Bentuk Apresiasi
-
Boni Hargens Soroti Pengangkatan Kapolri sebagai Anggota Kehormatan KSBSI: Bukan Sekadar Seremonial
Terpopuler
- Profil dan Pekerjaan Jhon LBF, Siap Bantu Ruben Onsu Bayar Kerugian Rp3,5 M
- 6 HP Realme RAM 12 GB dengan Performa Kencang, Mulai Rp2 Jutaan
- 3 Shio yang Menarik Keberuntungan Sepanjang September 2026, Hoki Sebulan Penuh
- Erick Thohir Buka Hasil Evaluasi Timnas Indonesia usai Gagal di Piala AFF 2026
- 5 Pilihan Rice Cooker Panci Keramik yang Awet, Tahan Gores, dan Mudah Dibersihkan
Pilihan
-
Sempat Serukan Serang Hercules! Admin Akun Pemukiman Setan Ditangkap Polisi karena Molotov
-
Pidato Pertama Sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin Berseloroh: Baru Dua Jam Saja
-
Jalani Ritual di Danau Sunter, WNA Aljazair Dievakuasi Setelah Dirayu 3 Jam
-
Diseret dari Gang ke Jalan! Kronologi Pedagang Cermin Tewas Dikeroyok Saat Demo Ricuh
-
Senayan Kondusif: Tol Dalam Kota Normal dan Blokade Jalan Dibuka Pasca Bentrok 27 Agustus
Terkini
-
Tunggakan Rp14,8 Miliar, 303 Pemain Belum Digaji: Ada Klub Raffi Ahmad Rans FC
-
Bukan Cuma Jadi Konsumen! DPR Ingin Indonesia Kuasai Ekosistem AI
-
Alasan Ada Agenda Lain, Anggota DPR Satori Mangkir dari Pemeriksaan KPK
-
Persib Lolos ACL Two dengan Drama! Mariano Peralta Jadi Pahlawan di Menit-Menit Akhir
-
Cegah Risiko Pidana, Pakar Sebut Pemerintah Tepat Atur Pembelian Timah Rakyat
-
Desak Pelaku Pengeroyok Bambang Setiawan Ditangkap, Wamen HAM: Harus Ditindak Tegas!
-
Dedi Mulyadi: Uang Pajak Warga Depok Siap Disulap Jadi Flyover dan Underpass
-
Setengah Karhutla Terjadi di Wilayah Korporasi yang Izinnya dari Negara!
-
Sikap Bupati Bogor Usai KPK Masuk Pemkab: Serahkan Proses Hukum dan Hargai Praduga Tak Bersalah
-
Padam Setelah 30 Jam, Kebakaran Pabrik Plastik di Serang Telan Kerugian Rp41 Miliar