Suara.com - Pandemi Covid-19 telah berlangsung selama dua tahun sejak kasus pertama diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret 2020 lalu, 5,5 juta orang sudah terinfeksi, 148 ribu lebih jiwa meninggal dunia.
CISDI, Lapor COVID-19, dan Transparency International Indonesia menilai kondisi saat ini cenderung menuju skenario survival of the fittest atau seleksi alam.
"Atau ketika orang-orang yang memiliki akses dan sumber daya mampu hidup berdampingan dengan Covid-19, namun meninggalkan mereka yang tidak memiliki sumber daya memadai," tulis mereka dalam keterangannya, Senin (2/3/2022).
Mereka mencatat sedikitnya ada sembilan catatan penting yang harus dilakukan pemerintah Indonesia untuk menangani wabah ini.
Pertama, pelayanan kesehatan esensial selama pandemi menjadi terganggu dan gagal dipenuhi, sehingga selain Covid-19 masih banyak penyakit lain yang membutuhkan perawatan.
"Kedua, sepanjang 2020-2021 masih ditemui persoalan ketiadaan data sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti. Terdapat diskrepansi antara data pemerintah pusat dan daerah dan tidak seluruh penyajian data dilakukan real time," lanjutnya.
Perbedaan data ini mengakibatkan pengambilan keputusan untuk kebijakan pandemi sering kali menjadi tidak sinkron.
Ketiga, pemerintah dianggap kurang berkomitmen memprioritaskan kelompok rentan dalam program vaksinasi nasional.
"Laporan masukan kebijakan CISDI-PUSKAPA (2021) mencatat beberapa permasalahan, mulai dari tidak adanya definisi operasional kelompok rentan yang berdampak pada tidak adanya alokasi khusus vaksin populasi rentan, minimnya program penjangkauan kelompok rentan, hingga ketidakjelasan target sasaran untuk kelompok rentan," ungkapnya.
Baca Juga: Studi Terbaru: Vaksin Pfizer Kurang Ampuh Mengindari Anak-anak dari Infeksi Omicron
Keempat, belum responsif dan adaptifnya pelayanan kesehatan menghadapi lonjakan kasus.
Pada 2022, LaporCovid-19 menerima lonjakan laporan warga selama merebaknya kasus Omicron.
Hingga 23 Februari 2022, LaporCovid-19 setidaknya menerima 538 laporan, angka ini meningkat dibandingkan dengan laporan yang masuk pada Januari-Februari 2021 sejumlah 415 laporan terkait protokol kesehatan, vaksin, hingga keluhan kesehatan, dan non-kesehatan lainnya.
"Kelima, tingginya laporan ketidaksiapan penanganan wabah di sekolah. LaporCovid-19 menerima 156 laporan terkait sekolah yang tidak lagi aman karena banyak murid dan guru terinfeksi positif," lanjutnya.
Keenam, masih ditemukan berbagai persoalan tata kelola penanganan wabah, banyak warga mengeluhkan lambannya pemerintah pusat memberikan penanganan pada pasien COVID-19.
Ketujuh, masih kerap ditemukannya berbagai keluhan terkait akses vaksin dan 3T.
Berita Terkait
-
Dua Tahun Pandemi Covid-19, Epidemiolog Sebut PR Indonesia Masih Banyak
-
Dua Tahun Pandemi COVID-19, Pakar Sebut Indonesia Belum Mencapai Fase Endemi
-
Tanggapi Dua Tahun Pandemi COVID-19, Ini Pesan dari IDI untuk Pemerintah
-
Tertinggi Kedua di Jawa Barat, BOR RS Rujukan COVID-19 Cimahi Tembus 72,89 Persen
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina