Sebanyak 63,4 persen masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan pandemi, hanya 27,7 persen yang setuju. Sisanya 8,9 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Sebaliknya 88,8 masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden; 6,4 persen setuju dan 4,8 persen tidak tahu atay tidak jawab.
Sementara itu perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemulihan ekonomi karena pandemi belum berakhir juga mendapat penolakan dari mereka yang puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 59,6 persen menolak; 33,1 persen setuju dan 7,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Begitu juga dengan masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak, 6,9 persen setuju dan 4,5 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Puas Atas Kinerja Jokowi
Mayoritas masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi juga menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) berjalan baik. Sebanyak 62,0 persen menolak, 30,4 persen setuju dan 7,6 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Penolakan jauh lebih tinggi dari mereka yang memang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Sebanyak 88,6 persen menolak perpanjangan masa jabatan presidne dan memilih Jokowi akhiri jabatan di 2024. Hanya ada 7,1 persen yang setuju dan sisanya 4,3 persen tidak tahu atau tidak jawab.
Djayadi mengatakan bahwa memang masyarakat yang tidak puas dengan kinerja preisden tingkat penolakannya terhadap perpanjangan masa jabtan presiden baik karena alasan pandemi, alasan ekonomi atau alasna IKN memang lebih tinggi.
Tetapi, lanjut dia masyarkaat yang puas dengan presiden pun mayoritas, yakni sebanyak 60 persen atau lebih menyatakan lebih memilih untuk tetap melaksanakan Pemilu tahun 2024 dan Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024.
"Jadi puas atau tidak puas dengan kinerja presiden tidak berkorelasi dengan tingkat penolakan atau tingkat penerimaan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden. Yang puas maupun tidak puas dengan kinerja presiden sama sikapnya, yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 kalau berdasarkan survei ini," tandas Djayadi.
Adapun responden dalam survei LSI terbaru 25 Februari-1 Maret 2022 ini dipilih secara acara dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan pada rentang Maret 2018 hingga Juni 2021.
Sebanyak 296.982 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 3 tahun terakhir.
Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis sebanyak 1.197 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error) lebih kurang 2,89 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Survei mewakili 71 persen dari populasi pemilih nasional.
Berita Terkait
-
Tolak Penundaan Pemilu 2024, Faisal Basri: Ekonomi Tercecer, Oligarki Kian Mencengkram, Demokrasi Meredup
-
Luhut Dituding Terlibat Wacana Penundaan Pemilu, Jubir: Sudah Biasa Diterpa Isu
-
Said Didu Pertanyakan Aktor Intelektual Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Warganet: Trio Tua Masuk Jebakan Opung
-
PKS Desak Jokowi Jangan Diam Soal Wacana Penundaan Pemilu: Jika Terus Seperti ini, Bisa Diartikan Mendukung
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Peran MRP dalam Penyusunan RPP Perubahan Kedua PP 54/2004
-
Bukan Sekadar Pameran E-Voting, Wamendagri Minta Fasilitas Simulasi Pemilu Jadi Pusat Kebijakan
-
Wajah Baru Jakarta Menuju 5 Abad: Koridor Rasuna Said Jadi Pusat Diplomasi dan Budaya
-
Wamen PANRB Tegaskan Era Digital Butuh Pemimpin Visioner, Bukan Sekadar Manajer
-
Momen Haru Eks Wamenaker Noel Peluk Cium Putrinya usai Sidang: Ini yang Buat Saya Semangat
-
Korea Utara Tantang AS dan Sekutu: Jangan Atur-atur Kami Soal Nuklir
-
Sekarang Malu dan Menyesal Terima Uang Rp3 Miliar dan Ducati, Noel: Saya Minta Ampun Yang Mulia
-
Kapolri Sebut Penguatan Kompolnas Cukup Masuk di Revisi UU Polri, Tak Perlu UU Baru
-
Ahli Psikologi TNI Bongkar Profil 4 Penyiram Air Keras Andrie Yunus: Kemampuan Analisa Rendah
-
Buntut Kematian Dokter Myta, Kemenkes Tunda Internship di Puskesmas dan RSUD Kuala Tungkal