Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dituding menjadi 'dalang' dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
Hal tersebut langsung ditanggapi oleh juru bicara Luhut yaitu Jodi Mahardi.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut dituding meminta PAN untuk meminta persetujuan parpol lain terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
Jodi langsung membantah kabar tersebut yang menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan.
"Enggak ada itu namanya koordinasi penundaan (pemilu) pada pimpinan parpol," kata Jodi, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Kamis (3/3/2022).
Jodi mengatakan, pertemuan Luhut dengan pimpinan parpol adalah hal yang wajar.
Mereka membehas berbagai hal yang tengah terjadi di Indonesia saat ini.
"Kalau silaturahmi dengan pimpinan parpol mah biasa," bebernya.
Selain itu, Jodi mengaku tak heran apabila Luhut diterpa isu miring.
Menurutnya, hal tersebut sudah biasa dialami oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
Jodi menjelaskan, Luhut tetap bekerja sebaik mungkin untuk masyarakat Indonesia hingga masa jabatannya sebagai Menko Marves berakhir.
"Ya Pak Luhut kan sudah biasa diterpa isu, saat ini Pak Menko tetap aja fokus kerja buat republik," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pemilu 2024 Ditunda Bukan Masalah Mudah tapi Tidak Mustahil, Jokowi Sempat Undur Pilkada Serentak
-
Said Didu Pertanyakan Aktor Intelektual Wacana Pemilu 2024 Ditunda, Warganet: Trio Tua Masuk Jebakan Opung
-
PKS Desak Jokowi Jangan Diam Soal Wacana Penundaan Pemilu: Jika Terus Seperti ini, Bisa Diartikan Mendukung
-
Partai NasDem Pasang Target Juara, Raih 200 Kursi Dewan di 2024
-
Usung Cak Imin Jadi Capres 2024, PKB: Kami Siap Laksanakan Pemilu Kapan Saja
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT