Usulan Penundaan Pemilu 2024 Datang dari Elite Pendukung, PDIP: Orang Sekitar pun Tidak Memahami Apa Kehendak Presiden

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memandang polemik soal wacana penundaan Pemilu tidak perlu diperpanjang. Sehingga lebih baik wacana tersebut dihentikan.

PDI Perjuangan sendiri juga menegaskan sikap bahwa mereka menolak wacana tersebut lantaran bertentangan dengan konstitusi.

"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi. Karena di sekitar presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden," kata Hasto dalam rilis survei LSI secara daring, Kamis (3/3/2022).

Hasto mengatakan bahwa sikap PDIP Perjuangan menegaskan bahwa apa yang disampaikan sejauh ini sudah senafas dengan Presiden Jokowi. Mengingat kata Hasto, Jokowi menolak menjadi presiden untuk tiga periode.

"Presiden pernah menyatakan sebagai pemimpin negara kalau ada yang mengusulkan perpanjangan yang mengusulkan jabatan 3 periode, itu menampar muka saya, ingin cari muka saya, itu justru menjerumuskan saya, itu kan kata presiden," kata Hasto.

Sebelumnya Hasto menegaskan bahwa sikap Ketua Umum PDIP Megawati tetap tegak lurua dengan konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan masa jabatan presiden dibatasi hanya untuk dua periode.

Sehingga Megawati dan PDIP tetap pada pendirian menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Hal itu dikatakan Hasto dalam rilis survei Lembaga Survei Indonesia. Dalam surveinya LSI menemukan mayoritas masyarakat menolak masa jabatan presiden diperpanjang.

"Jadi ada tidak ada survei sikap dari ibu Megawati Soekarnoputri, PDIP itu tetap sama bahwa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, PDI Perjuangan itu kokoh di dalam jalan konstitusi," kata Hasto secara daring, Kamis (3/3/2022).

Baca Juga: Wacana Pemilu 2024 Ditunda Bikin Rocky Gerung Gerah: Karena Kekuasaan Belum Punya Calon Kuat

Hasto mengatakan ketaatan terhadap konstitusi itu penting karena konstitusi lahir dari falsafah bangsa. Ia meengatakan bahwa aspek legalitas kekuasaan dan legalitas kekuasaan itu melalui pemilu di mana rakyat berdaulat.

"Dan pemilu dari survei tadi telah menunjukkan bagaimana mekanisme periode lima tahunan itu telah menjadi kultur demokrasi. Sehingga diungkapkan dari potret hasil survei menunjukan dari seluruh elemen-elemen masyarakat itu juga memiliki keteguhan yang sama telah menjadi kultur yang sama mekanisme pemilu lima tahunan itu penting dan jadi kultur demorasi yang harus dihormati," Kata Hasto.