Suara.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhamuddin Muhtadi, mempertanyakan para elite politik dalam hal ini Golkar, PKB dan PAN yang menyatakan jika usulan penundaan Pemilu 2024 berdasarkan aspirasi rakyat. Pasalnya, para pemilih partai-partai tersebut tak setuju dengan penundaan Pemilu 2024.
Burhanuddin menyampaikan data dari hasil survei yang pihaknya lakukan. Pertama, pemilih Golkar menyatakan bahwa sebaiknya Pemilu digelar tetap pada 2024.
"Golkar 57 persen pemilihnya mengatakan sebaiknya Pemilu tetap dilaksanakan di 2024 dan hanya sedikit atau minoritas yang menyatakan pemilu sebaiknya ditunda hingga 2027," kata Burhanuddin dalam diskusi daring bertajuk Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dan Wakil Presiden, Sabtu (5/3/2022).
Sementara itu, Burhanuddin juga menyampaikan, para pemilih PAN lebih tinggi lagi menolak jika Pemilu 2024 ditunda.
"Pemilih PAN lebih tinggi lagi (81,9 persen), bahkan aspirasi penundaan pemilu seperti yang disuarakan Pak Zulkifli Hasan hanya direspon positif oleh 13 persen basis massa mereka," tuturnya.
Adapun terakhir PKB,vKetua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal penundaan Pemilu 2024.
"Bahkan pemilih Pak Jokowi sekalipun tetap sami'na waato'na dengan konstitusi. Coba kita cek basis partai, kita punya pertanyaan pemilu legislatif 2019 kemarin pilih partai mana. 9,7 persen responden kami mengatakan memilih PKB, hampir 70 persen pemilih PKB sendiri juga tidak setuju dengan klaim ketua umumnya Cak Muhaimin," ungkapnya.
"Jadi overall yang ingin kami sampaikan adalah isu penundaan pemilu itu tidak populer, bahkan di kalangan partai pendukungnya. Dan aspirasi warga terkait dengan pemilu yang tetap dijadwalkan sesuai konstitusi itu bersifat multi partisan," sambungnya.
Usulan Cak Imin
Baca Juga: Kronologi Sopir Truk Dianiaya di Cibubur, PDIP Tolak Penundaan Pemilu 2024
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan Pemilu 2024 diundur selama satu atau dua tahun. Momentum perbaikan ekonomi dianggap tak boleh terganggu dengan adanya Pemilu.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Menurutnya, momentum perbaikan ekonomi yang sudah mulai berjalan pasca dua tahun dihajar pandemi covid tidak boleh menjadi terhenti atau membeku.
Sementara terbaru, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju dengan usulan agar Pemilu 2024 diundur atau ditunda.
Situasi pandemi, masalah global hingga hasil survei tingkat kepuasaan terhadap pemerintahan Joko Widodo yang masih tinggi dijadikan alasan.
"Karenanya berbagai pertimbangan itu dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju Pemilu diundur," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Berita Terkait
-
Arsul Sani PPP: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Lebih Baik Dihentikan!
-
Riuh Wacana Pemilu 2024 Diundur, Jusuf Kalla Beri Jawaban Menohok: Kecuali Konstitusi yang Diubah
-
Kronologi Sopir Truk Dianiaya di Cibubur, PDIP Tolak Penundaan Pemilu 2024
-
Ide Penundaan Pemilu 2024 Dianggap Bisa Jadi Buah Simalakama Bagi Pencetus dan Pendukungnya
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing