Cak Imin Sebut Jokowi Akan Setuju Pemilu Ditunda jika Parpol Kompak, Politisi PKS Beri Tanggapan Menohok

Suara.com - Politisi Partai Keadilan Sejahter (PKS) Tifatul Sembiring memberikan tanggapan menohok terhadap pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait wacana penundaan pemilu 2024.

Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Tifatul Sembiring membagikan sebuah artikel berita yang memuat pernyataan Cak Imin terkait sikap Presiden Jokowi terhadap wacana penundaan pemilu.

Cak Imin diketahui menyebut Presiden Jokowi akan menyetujui usulan tersebut apabila partai politik yang ada kompak mengusulkan penundaan pemilu.

Namun apabila partai-partai tak kompak bersuara tentang penundaan pemilu, maka Cak Imin tak bisa memprediksi apakah presiden akan menyetujui atau tidak.

Terkait pernyataan Cak Imin tersebut, Tifatul lantas memberikan tanggapan. Ia menyebut mayoritas partai-partai tak setuju dengan usulan itu.

Ia juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi diketahui belum pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang disampaikan oleh Cak Imin.

"Tapi mayoritas partai-partai kan nggak setuju mas. Yang usul cuma 3 partai, itupun denger-denger yang satu mau balik badan. Dan Pak Jokowi, rasanya belum pernah ngomong gitu," ujar Tifatul Sembiring.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 hanya sebatas usulan. Pemilu sudah ditetapkan akan digelar  pada tanggal 14 Februari 2024.

"Ini usulan saya. Soal keberhasilan, soal nanti bagaimana, semua kembali kepada Ketua Umum Partai," kata Muhaimin usai menghadiri deklarasi dirinya sebagai calon presiden yang digelar Alumni Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar, Selasa (1/3/2022).

Baca Juga: Zulkifli Hasan Bantah Isu Dipanggil Jokowi Bahas Reshuffle Kabinet

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan penundaan pesta demokrasi lima tahunan sekali di Indonesia itu hanya sebatas usulan. Sementara penentu keputusan terkait usulan tersebut adai di Presiden Joko Widodo.

"Tentu saya hanya bisa mengusulkan dan nanti ditentukan dan dibahas oleh ketua umum. Tentu penentunya oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," jelasnya.