Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni membela Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) usai dikritik Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal daftar nama penceramah radikal.
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Sahroni mengatakan jika apa yang dikelurakan BNPT terkait penceramah radikal itu sudah tepat, dia pun mempertanyakan sisi blunder yang disampaikan MUI kepada BNPT.
Namun menurut Sahroni, jika MUI melihat ada sisi blunder dari pernyataan BNPT mengenai penceramah radikal, maka itu sah-sah saja.
"BNPT sudah tepat. Kriteria yang dikeluarkannya itu merupakan bentuk preventif terhadap pencegahan terorisme yang memang sudah menjadi job desk mereka. Jika MUI melihat itu blunder, ya silahkan saja, tapi dilihat blunder dari mananya?" ucap Sharoni, seperti dikutip Terkini.id, Selasa 8 Maret 2022.
Sharoni menilai jika aksi para penceramah radikal sudah semakin mengkhawatirkan dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya, pemerintah meminta masyarakatnya untuk berhati-hati merupakan hal yang wajar dilakukan.
"Menurut hemat saya, ini bukan sesuatu yang patut diributkan ya. Sangat wajar kok jika pemerintah maupun BNPT mewanti-wanti, meminta kita hati-hati dengan adanya penceramah radikal," ujarnya lagi.
"kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, penyebaran paham radikalisme dan ekstrimisme di Indonesia terus meningkat," imbuhnya.
Sahroni menambahkan jika aksi penceramah radikal dan ekstrimisme sangat berbahaya dan dapat dilihat dari banyaknya penceramah yang masuk dalam paham tersebut yang ditangkap.
Menurut dia, hal ini sangat berbahaya dan ancamannya bisa sampai kepada keamanan demokrasi di Indonesia.
Berita Terkait
-
KSP: Pemerintah Tidak Pernah Menyebut Nama Penceramah Radikal, Masyarakat Hati-hati
-
2 Kali Kena Warning MUI, BNPT Jangan Terus Bikin Polemik dengan Umat Islam, Apalagi Terkait Radikalisme
-
Ustaz Abdul Somad Soal Namanya Masuk Daftar Penceramah Radikal: Pastikan Apakah Ini Hoaks?
-
Daftar Penceramah Radikal Beredar di Media Sosial, KSP Minta Masyarakat Tidak Terpancing Informasi Belum Jelas
-
Pelaksanaan Sidang IPU Bali Komitmen Terapkan Green Agenda
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh