Soal Isu Penundaan Pemilu, Jokowi Diminta Tiru SBY Tak Perpanjang Masa Jabatan

Suara.com - Politisi Partai Demokrat Andi Arief memberikan tanggapan mengenai isu penundaan Pemilu 2024.

Partai Demokrat mengaku heran dengan klaim dari Luhut Binsar Pandjaitan.

"Dalam survei internal kami para pemilih demokrat menghendaki 2024 ada Pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut," kata Andi Arief, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (13/3/2022).

Andi Arief mengatakan, klaim yang disebutkan oleh Luhut tak boleh diikuti.

Pasalnya, hal tersebut dinilai bertentangan dengan konstitusi.

"Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Andi Arief menyinggung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, soal pembatasan masa jabatan ini sikap SBY tegas patuh pada konstitusi.

Ia meminta kepada Presiden Jokowi untuk taat konstitusi seperti SBY.

Baca Juga: Besok Jokowi Bakal Berkemah Di Titik Nol IKN Bareng 5 Gubernur Kalimantan, Begini Persiapannya

Sebab, pada saat itu tingkat kepuasan publik terhadap SBY saat itu masih sangat tinggi.

Namun, SBY tetap patuh dengan konstitusi tanpa melakukan perpanjangan masa jabatan.

"Saat 20 Oktober meninggalkan Istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72%. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat. Apakah saat itu ada keinginan rakyat perpanjang jabatan SBY? menurut survei kami ada. Tapi tidak kami publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY," bebernya.