Suara.com - Juru bicara PKS Muhammad Kholid memberikan tanggapan mengenai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut mengklaim big data merupakan aspirasi masyarakat yang menginginkan penundaan Pemilu 2024.
Klaim Luhut tersebut justru dinilai menguatkan tudingan yang menyebut Luhut menjadi 'dalang' di balik isu penundaan Pemilu 2024.
"Itu secara tidak langsung mengonfirmasi beliau adalah master mind isu penundaan pemilu," kata Kholid, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (13/3/2022).
Kholid kemudian mempertanyakan mengenai big data yang dimaksudkan Luhut.
Menurutnya, sumber dan metodologinya nilai tidak jelas.
Klaim tentang big data tersebut dinilai pernyataan sepihak dari Luhut.
"Jadi, klaim big data itu hanya cara pemerintah menjustifikasi penundaan pemilu saja," ungkapnya.
Kholid mengatakan, sebagai pemimpin seharusnya Luhut memberikan sikap negarawan.
Baca Juga: Luhut Klaim Ratusan Juta Orang Dukung Pemilu Ditunda, Pengamat Minta Bukti
"Jangan terlalu prematur dengan klaim big data yang tidak jelas sumber data dan metodologinya sudah dibuat menggiring opini publik untuk menunda pemilu. Ini sikap yang oportunis dan pragmatis," jelasnya.
Sebelumnya, Luhut menyebutkan big data terkait percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP setuju penundaan Pemilu 2024.
"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.
Tag
Berita Terkait
-
Tanggapan Nyelekit Politisi Demokrat soal Penundaan Pemilu: Hasil Permufakatan Jahat Segelintir Elite
-
Luhut Klaim Ratusan Juta Orang Dukung Pemilu Ditunda, Pengamat Minta Bukti
-
Soal Usulan Penundaan Pemilu, Wasekjen Demokrat: Ini Namanya Pre-Post Power Syndrome
-
Luhut Sebut Jokowi Tambah 3 Tahun Lagi, Said Didu: Utang Bisa Rp 20 Ribu Triliun, Rakyat Makin Terpecah Belah
-
Soroti Klaim Luhut soal Big Data, Politisi Demokrat Sebut-Sebut Kudeta Militer
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?