Suara.com - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memberikan kritik mengenai pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut mengklaim ada 110 juta orang di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurut Jamiluddin, pernyataan Luhut tersebut harus dibuktikan.
Ia meminta agar Luhut memberikan bukti mengenai klaim 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda. Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya," kata Jamiluddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (13/3/2022).
Jamiluddin mengatakan, akan aneh jika Luhut terkesan jadi juru bicara parpol yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Selain itu, klaim yang disebutkan Luhut memberikan spekulasi keterlibatan istana dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
"Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap Istana dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan Istana termasuk LBP, terkait penundaan pemilu," jelasnya.
Jamiluddin menambahkan, klaim tersebut semakin membuat kegaduhan.
Baca Juga: Soroti Klaim Luhut soal Big Data, Politisi Demokrat Sebut-Sebut Kudeta Militer
Hal itu akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi.
"Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya," ungkapnya.
Adanya benturan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di Indonesia menjadi tidak menentu.
"Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI," pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut menyebutkan big data terkait percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Usulan Penundaan Pemilu, Wasekjen Demokrat: Ini Namanya Pre-Post Power Syndrome
-
Luhut Sebut Jokowi Tambah 3 Tahun Lagi, Said Didu: Utang Bisa Rp 20 Ribu Triliun, Rakyat Makin Terpecah Belah
-
Soroti Klaim Luhut soal Big Data, Politisi Demokrat Sebut-Sebut Kudeta Militer
-
Soal Penundaan Pemilu, Luhut: Sakit Gigi Kita Dengar Kampret, Cebong, Kadrun, Itu Gak Bagus!
-
Soal Isu Penundaan Pemilu, Jokowi Diminta Tiru SBY Tak Perpanjang Masa Jabatan
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
-
BTS ARIRANG Pecahkan Rekor Netflix! Comeback Global Tak Terkalahkan di 77 Negara
-
Yaqut Kembali Ditahan di Rutan KPK
Terkini
-
Dokter Rumah Horor yang Pernah Gegerkan AS Tewas Misterius saat Jalani Hukuman Seumur Hidup
-
Kondisi Terkini Wanita yang Coba Akhiri Hidup di Dekat Istana, Masih Dirawat Intensif di RSCM
-
Arus Balik Padat, Korlantas Polri Berpeluang Perpanjang One Way Nasional Trans Jawa
-
Respons KPK Usai Dapat Sindiran Satire Soal Status Tahanan Rumah Yaqut
-
Urai Kepadatan di Jalur Arteri, Jam Operasional Tol Fungsional Purwomartani Diperpanjang
-
Waka MPR Ingatkan Opsi Sekolah Daring untuk Hemat BBM: Jangan Ulangi Kesalahan Saat Covid-19
-
Cegah Pemudik Nyasar ke Sawah, Jasamarga Hapus Rute Google Maps
-
Kenapa Krisis Minyak Global 2026 Lebih Parah dari 1973? Begini Penjelasannya dari Ahli
-
Terminal Kampung Rambutan Bakal Dirombak Total Usai Terendam Banjir
-
Siapa Mohammad Bagher Zolghadr? Pengganti Ali Larijani sebagai Pimpinan Keamanan Tertinggi Iran