Suara.com - Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga memberikan kritik mengenai pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikutip dari Wartaekonomi--jaringan Suara.com, Luhut mengklaim ada 110 juta orang di media sosial yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
Menurut Jamiluddin, pernyataan Luhut tersebut harus dibuktikan.
Ia meminta agar Luhut memberikan bukti mengenai klaim 110 juta orang yang mendukung penundaan Pemilu 2024.
"Klaim LBP tersebut bertentangan dengan hasil survei di mana sebagian besar responden tidak menginginkan pemilu 2024 ditunda. Sebagai pejabat eksekutif, LBP tak seharusnya ikut-ikutan menyuarakan penundaan pemilu 2024. LBP seharusnya hanya menjalankan tugas dan fungsinya," kata Jamiluddin, seperti dikutip dari wartaekonomi--jaringan Suara.com, Minggu (13/3/2022).
Jamiluddin mengatakan, akan aneh jika Luhut terkesan jadi juru bicara parpol yang ingin Pemilu 2024 ditunda.
Selain itu, klaim yang disebutkan Luhut memberikan spekulasi keterlibatan istana dalam wacana penundaan Pemilu 2024.
"Spekulasi tersebut seharusnya diklarifikasi oleh LBP agar kecurigaan masyarakat terhadap Istana dalam penundaan pemilu dapat diminimalkan. Tanpa adanya klarifikasi, masyarakat akan terus mencurigai pernyataan Istana termasuk LBP, terkait penundaan pemilu," jelasnya.
Jamiluddin menambahkan, klaim tersebut semakin membuat kegaduhan.
Baca Juga: Soroti Klaim Luhut soal Big Data, Politisi Demokrat Sebut-Sebut Kudeta Militer
Hal itu akan berdampak terhadap melambannya pertumbuhan ekonomi.
"Kegaduhan politik akan semakin meluas bila pemerintah bersama parpol koalisi berhasil menunda pemilu. Rakyat yang pro demokrasi akan dengan tegas menolaknya," ungkapnya.
Adanya benturan dua kutub tersebut akan membuat perpolitikan di Indonesia menjadi tidak menentu.
"Hal ini dikhawatirkan akan melahirkan kekisruhan politik yang membahayakan keutuhan NKRI," pungkasnya.
Sebelumnya, Luhut menyebutkan big data terkait percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung wacana Pemilu 2024 ditunda.
Tag
Berita Terkait
-
Soal Usulan Penundaan Pemilu, Wasekjen Demokrat: Ini Namanya Pre-Post Power Syndrome
-
Luhut Sebut Jokowi Tambah 3 Tahun Lagi, Said Didu: Utang Bisa Rp 20 Ribu Triliun, Rakyat Makin Terpecah Belah
-
Soroti Klaim Luhut soal Big Data, Politisi Demokrat Sebut-Sebut Kudeta Militer
-
Soal Penundaan Pemilu, Luhut: Sakit Gigi Kita Dengar Kampret, Cebong, Kadrun, Itu Gak Bagus!
-
Soal Isu Penundaan Pemilu, Jokowi Diminta Tiru SBY Tak Perpanjang Masa Jabatan
Terpopuler
- 10 Pantangan Feng Shui Rumah yang Sebaiknya Dihindari, dari Pintu hingga Kamar Mandi
- 3 HP Xiaomi RAM 8 GB Murah di Bawah Rp1 Juta, Ini Pilihannya
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- KPAI Desak Audit Total MBG: Tata Kelola Gagal, Anak-anak Jadi Korban Ambisi Program
- Ramalan Shio 9 Agustus 2026: 5 Shio Bakal Buang Kesialan dan Buka Jalan Keberuntungan
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Kebakaran Empat Lawang, 20 Rumah Terdampak dan Kerugian Tembus Rp5,2 Miliar
-
3 Pelaku Begal Polisi di Palembang Ternyata Ayah, Anak dan Seorang Perempuan
-
Jadi Ojek Pangkalan, Polisi di Palembang Ditusuk 4 Kali dan Motornya Dibawa Kabur Begal
-
Kemiskinan Sumsel Turun, Garis Kemiskinan Naik 3,15 Persen Jadi Rp628 Ribu Per Bulan
-
Kasus Iklan BJB, Ada Dugaan Aliran Dana ke Lisa Mariana Lewat Pihak Nominee
-
KPK Tahan Bos-Bos Iklan Bank BJB, Dirut Yuddy Renaldi Mendadak Sakit Saat Akan Dibui
-
BRI Beri Diskon Spesial Seminar Johnny Andrean Lewat Aplikasi BRImo
-
Menuju IFRC 2026, ERT NHM Perdalam Teknik dan Strategi Penyelamatan
-
Gelar Dicopot! Profil Menantu Sultan Brunei yang Bikin Penasaran Publik, Ternyata Ini Kasusnya
-
PSSI Murka! Justin Hubner dan Keluarga Jadi Sasaran Ancaman, Publik Diminta Hentikan Serangan