Politikus Demokrat Pertanyakan Pernyataan Luhut Soal Big Data 110 Juta Warga Dukung Tunda Pemilu

Suara.com - Politikus Partai Demokrat mempertanyakan pernyataan Menteri Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyebut ada big data 110 juta warga yang menginginkan penundaan pemilu 2024.

"Apalagi sudah ada pakar media sosial, Ismail Fahmi, yang mempertanyakan keabsahan statement salah satu menteri Jokowi yang bawa-bawa big data. Mari dibongkar itu siapa lembaga yang mengolah big data versi pemerintah. Lalu, seperti apa mengambil datanya. 110 juta netizen bahas penundaan pemilu? Darimana itu angkanya? Berapa persen itu dari total data yang diambil? Pengguna media sosialnya benaran manusia, atau seperti biasa, pendengung dan akun bot pendukung pemerintah?"  kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Senin (14/3/2022).

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jovan Latuconsina menyebut pernyataan Luhut sebagai akal-akalan.

“Pernyataan Pak Luhut Pandjaitan dengan dalih riset big data ini hanya akal-akalan saja,” ujar Jovan.

Pernyataan Luhut disampaikan tak lama setelah wacana penundaan pemilu menjadi isu panas dalam beberapa bulan terakhir.

Wacana penundaan pemilu 2024 dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan kepentingan ekonomi. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto juga mengaku mendapatkan aspirasi dari kalangan petani untuk perpanjangan masa jabatan presiden.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kemudian ikut mendukung wacana penundaan pemilu dengan alasan ekonomi.

itu.

Sebelum Muhaimin memanaskan wacana, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah lebih dulu melontarkan ke publik.

Baca Juga: Luhut Klaim Big Data soal Mayoritas Masyarakat Setuju Pemilu Ditunda, Pengamat: Jelas Manipulasi Informasi

Dicurigai skenario langgengkan kekuasaan

Jovan menyebut pernyataan Luhut "ini adalah skenario lanjutan dari upaya melanggengkan kekuasaan, yang mengkhianati amanat reformasi."

Jovan menduga skenario selanjutnya adalah memaksakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nantinya, kata dia, partai politik akan dilibatkan untuk mewujudkannya agar dibahas DPR atau MPR.

“Alternatif lain adalah menggembosi KPU dengan tidak mencairkan anggaran pemilu 2024 karena sampai sekarang pembahasan anggaran Pemilu masih deadlock,” katanya.

Kemungkinan lainnya, sebagaimana disebutkan Jovan, bukan tidak mungkin pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden dengan berbagai alasan.

“Dengan kata lain, ada indikasi penguasa akan melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan melanggengkan kekuasaan, tanpa peduli bahwa semua rencana ini merupakan permufakatan jahat untuk mengkhianati amanat reformasi,” kata dia.