Luhut Klaim Big Data soal Mayoritas Masyarakat Setuju Pemilu Ditunda, Pengamat: Jelas Manipulasi Informasi

Suara.com - Direktur Eksekutif IndoStrategic Achmad Khoirul Umam ikut angkat  bicara terkait manuver Luhut Binsar Pandjaitan soal Big Data.

Melansir Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, ia menyebut klaim yang disampaikan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan terkait 110 juta orang yang setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden merupakan suatu hal yang tidak berdasar dan terdapat manipulasi informasi.

"Yang disampaikan oleh Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi, big data 110 juta orang tidak mempresentasikan apapun, dibuka saja datanya," ucap Umam dalam diskusi Polster Club: Perpanjangan Masa Jabatan Menyisip Suksesi 2024 di Jakarta, Minggu (13/3/2022).

Umam menegaskan, hampir seluruh lembaga survei yang ada, tidak mengonfirmasi temuan big data bahwa masyarakat setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden.

"Semua polster tidak mengonfirmasi itu, setahun yang lalu, saya melakukan survei, 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan Presiden, tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, big data," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.

Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR. 

"Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini," ungkap Luhut ketika berbicara di program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022).

Baca Juga: Komentari Isu Presiden 3 Periode, Fadli Zon Singgung Jabatan Luhut