Suara.com - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei terbaru mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasilnya, responden menyatakan puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, mayoritas responden juga menyatakan penolakan terhadap masa jabatan presiden diperpanjang.
"Survei LSJ menemukan bahwa mayoritas publik (67,4 persen) mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Peneliti Senior LSJ Fetra Ardianto dalam paparannya secara daring, Senin (14/3/2022).
Sementara 28,8 persen menyatakan tidak atau kurang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Fetra mengatakan, 3,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban ketika disurvei.
Meski begitu, Fetra menyampaikan, tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi ternyata tidak bisa dijadikan pembenaran atau justifikasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan sejumlah ketum-ketum partai politik.
"Sebanyak 71,2 persen responden menyatakan 'tidak setuju' terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun," tuturnya.
Sementara ada 18,6 persen yang mengaku setuju dengan penundaan pemilu dan sebanyak 10,2 persen responden menjawab tidak tahu alias tidak dapat memberikan tanggapan.
"Ini berarti bahwa meskipun mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi tetapi mereka menolak usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi," paparnya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 18 sampai dengan 28 Februari 2022 di 34 Provinsi di Indonesia.
Jumlah sampel terbesar dalam survei ini yakni 1225 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).
Sementara, margin of error dalam survei ini +/- 2,8 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024, Adian Napitupulu: Kehendak Rakyat atau Bukan?
-
DPP NasDem: Hentikan Bahas Wacana Penundaan Pemilu, Fokus Urus Permasalahan Rakyat
-
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid: Memperpanjang Jabatan Presiden Jokowi Melanggar Konstitusi di Indonesia
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
Pilihan
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
-
Pasar Modal Bergejolak, OJK Imbau Investor Rasional di Tengah Mundurnya Dirut BEI
-
5 HP Memori 128 GB di Bawah Rp2 Juta Terbaik Awal 2026: Kapasitas Lega, Harga Ramah di Kantong!
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
Terkini
-
Risiko Matahari Kembar di Tubuh Polri, Mengapa Kapolri Pilih Mundur Ketimbang Jadi Menteri?
-
Aktivis 98 Kritik Pernyataan 'Titik Darah Penghabisan' Kapolri: Siapa yang Mau Dihadapi?
-
Geger! Jutaan Dokumen Rahasia Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Donald Trump Muncul 5.300 Kali
-
Diterpa Isu Reshuffle, Pratikno Tegas Bantah Siapkan Surat Pengunduran Diri
-
Kemenkes: Gas N2O yang Muncul di Kasus Lula Lahfah Punya Aturan Ketat
-
Pengamat: Dasco Kini Jadi 'Buffer Power' Presiden, seperti Taufiq Kiemas dan Yenny Wahid Dulu
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
Rhenald Kasali: Kita Hidup di Abad Ketidakpastian, Saat Perasaan Menggerakkan Dunia Digital
-
Banjir Ganggu Transjakarta Pagi Ini, 3 Rute Dialihkan dan Sejumlah Halte Tak Terlayani
-
Menag Nasaruddin Umar: NU Pesantren Besar, Kuat karena Akhlak dan Moderasi