Suara.com - Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis hasil survei terbaru mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Hasilnya, responden menyatakan puas dengan kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Namun, mayoritas responden juga menyatakan penolakan terhadap masa jabatan presiden diperpanjang.
"Survei LSJ menemukan bahwa mayoritas publik (67,4 persen) mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Peneliti Senior LSJ Fetra Ardianto dalam paparannya secara daring, Senin (14/3/2022).
Sementara 28,8 persen menyatakan tidak atau kurang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Fetra mengatakan, 3,8 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban ketika disurvei.
Meski begitu, Fetra menyampaikan, tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi ternyata tidak bisa dijadikan pembenaran atau justifikasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui penundaan Pemilu 2024 sebagaimana diusulkan sejumlah ketum-ketum partai politik.
"Sebanyak 71,2 persen responden menyatakan 'tidak setuju' terhadap usulan penundaan Pemilu 2024 dan sekaligus perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dengan alasan apapun," tuturnya.
Sementara ada 18,6 persen yang mengaku setuju dengan penundaan pemilu dan sebanyak 10,2 persen responden menjawab tidak tahu alias tidak dapat memberikan tanggapan.
"Ini berarti bahwa meskipun mayoritas publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi tetapi mereka menolak usulan perpanjangan masa jabatan Jokowi," paparnya.
Untuk diketahui, survei ini dilakukan pada 18 sampai dengan 28 Februari 2022 di 34 Provinsi di Indonesia.
Jumlah sampel terbesar dalam survei ini yakni 1225 responden, diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara acak bertingkat (multistage random sampling).
Sementara, margin of error dalam survei ini +/- 2,8 persen, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95 persen.
Tag
Berita Terkait
-
Polemik Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024, Adian Napitupulu: Kehendak Rakyat atau Bukan?
-
DPP NasDem: Hentikan Bahas Wacana Penundaan Pemilu, Fokus Urus Permasalahan Rakyat
-
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid: Memperpanjang Jabatan Presiden Jokowi Melanggar Konstitusi di Indonesia
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri