Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan mengenai klaim Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan.
Dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Hasto mengajak agar semua menteri dan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak memiliki pendapat berbeda mengenai isu penundaan Pemilu 2024.
Hasto meminta agar Luhut memberikan klarifikasi mengenai klaim big data tersebut.
Menurutnya, big data seharusnya dipakai untuk persoalan yang mendesak.
"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri," kata Hasto Kristiyanto, seperti dikutip dari makassar.terkini--jaringan Suara.com, Senin (14/3/2022).
"Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan. Beliau mandatnya apa dalam menyampaikan hal itu dan ini berbeda dengan pernyataan Menkopolhukam," imbuhnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP memberikan imbauan agar para pembantu presiden tak membuat pernyataan yang semakin menjadi energi negatif.
Hasto meminta Luhut untuk melakukan refleksi agar setiap peimpin bertanggungjawab pada kata-kata yang disampaikan.
"Tapi harus melihat apa itu kehendak rakyat. Kehendak rakyat saat ini pemerintah dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang selalu bekerja keras tidak pernah mengenal lelah, harus ditunjang para pembantu untuk betul-betul senapas dengan kepemimpinan Presiden Jokowi," bebernya.
Baca Juga: Ritual Kendi Nusantara di IKN Dapat Kritik Keras, Dianggap Tidak Sesuai Akidah Tauhid
"Maka tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda. Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?" imbuhnya.
Ia menambahkan, PDIP mengajak semua pihak membangun energi positif bersama Presiden Jokowi.
"Tugas PDIP sebagai parpol pengusung pemerintah adalah membangun energi bersama untuk segera bangkit menjadi pemimpin di kawasan Asia dan dunia ini dalam mengatasi pandemi. Pak Jokowi sudah menunjukkan banyak prestasi dan juga direction yang sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh jajaran kabinetnya," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Benarkah Garam Bisa Mengusir Ular? Paspampres Wajib Tahu Cara Efektif Amankan Tenda Presiden Jokowi saat Kemah di IKN
-
Camping Jokowi Dipastikan Aman dan Terang, PLN: Kami Siapkan Listrik yang Andal
-
Ritual Kendi Nusantara di IKN Dapat Kritik Keras, Dianggap Tidak Sesuai Akidah Tauhid
-
TransJakarta Kecelakaan Beruntun, Gilbert PDIP DPRD DKI: Anies dan Riza Ikut Bertanggung Jawab
-
Jokowi Kemah di IKN: Apa Saja Rangkaian Acaranya? Ini Link Streaming Permulaan Ibu Kota Baru Indonesia
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti