Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan pihaknya juga memiliki big data sendiri. Hal itu ia sampaikan menanggapi ihwal big data yang diklaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut sebelumnya mengklaim berdasarkan big data tersebut, diketahui percakapan dari 110 juta orang di media sosial soal penundaan Pemilu. Big data yang dimiliki PDIP, kata Puan berbeda dengan apa yang diklaim Luhut.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Dan data kami partai politik, big data juga," sambungnya.
Sebelumnya, dalam pidato rapat paripurna Puan berbicara ihwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahun ini.
Karena itu, Puan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut.
"Baik dari urusan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yg berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," tutur Puan.
Sebelumnya, Luhut mengaku, usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.
Klaim Luhut itu dilontarkan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Baca Juga: Singgung Soal IKN dan Penundaan Pemilu 2024, AHY: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Luhut lebih jauh mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan sejumlah tokoh pimpinan parpol koalisi pemeritah seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Tag
Berita Terkait
-
Singgung Soal IKN dan Penundaan Pemilu 2024, AHY: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
-
Terungkap Golkar Belum Putuskan Sikap soal Penundaan Pemilu, Airlangga Hanya Suarakan Aspirasi Petani Sawit
-
Sebut Wajar Publik Curigai Manuver Cak Imin Temui KPU-Bawaslu Terpilih, PPP: Itu Tak Bagus
-
Usul Penundaan Pemilu 2024, Muhaimin Tunggu Sikap Para Ketua Partai
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT