Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan pihaknya juga memiliki big data sendiri. Hal itu ia sampaikan menanggapi ihwal big data yang diklaim Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut sebelumnya mengklaim berdasarkan big data tersebut, diketahui percakapan dari 110 juta orang di media sosial soal penundaan Pemilu. Big data yang dimiliki PDIP, kata Puan berbeda dengan apa yang diklaim Luhut.
"Kalau di PDI Perjuangan, kami punya data sendiri dan tidak termasuk dengan data yang disampaikan (Luhut). Itu saja," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
"Dan data kami partai politik, big data juga," sambungnya.
Sebelumnya, dalam pidato rapat paripurna Puan berbicara ihwal tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang akan dimulai pada tahun ini.
Karena itu, Puan meminta alat kelengkapan dewan (AKD) yang terkait agar dapat mencermati pelaksanaan tahapan pemilu 2024 tersebut.
"Baik dari urusan anggaran, persiapan teknis, maupun regulasi-regulasi pelaksanaannya. Pemilu 2024 telah menjadi kebijakan negara yang telah ditetapkan bersama DPR RI dan pemerintah. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjadikan Pemilu 2024 sebagai alat demokrasi yg berkualitas dalam menyuarakan kehendak rakyat," tutur Puan.
Sebelumnya, Luhut mengaku, usulan penundaan Pemilu 2024 tidak hanya disuarakan elite PAN dan PKB. Tetapi juga datang dari pendukung Partai Demokrat, Partai Gerindra serta PDI Perjuangan dan Golkar.
Klaim Luhut itu dilontarkan saat berbicara di Podcast Deddy Corbuzier yang diunggah di kanal Youtube, Jumat, 11 Maret 2022.
Baca Juga: Singgung Soal IKN dan Penundaan Pemilu 2024, AHY: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
Luhut lebih jauh mengatakan, penundaan Pemilu 2024 berdasarkan big data berupa percakapan dari 110 juta orang di media sosial.
"Itu yang rakyat ngomong. Ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut.
Usulan penundaan Pemilu 2024 disuarakan sejumlah tokoh pimpinan parpol koalisi pemeritah seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.
Tag
Berita Terkait
-
Singgung Soal IKN dan Penundaan Pemilu 2024, AHY: Indonesia Sedang Tidak Baik-Baik Saja
-
Terungkap Golkar Belum Putuskan Sikap soal Penundaan Pemilu, Airlangga Hanya Suarakan Aspirasi Petani Sawit
-
Sebut Wajar Publik Curigai Manuver Cak Imin Temui KPU-Bawaslu Terpilih, PPP: Itu Tak Bagus
-
Usul Penundaan Pemilu 2024, Muhaimin Tunggu Sikap Para Ketua Partai
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
Terkini
-
Pastikan Keamanan Jalur Mudik Nataru, Kapolri: Tol Dipantau 24 Jam, Rekayasa Lalin Disiapkan
-
Pengakuan Jaksa Tri yang Kabur dari OTT KPK: Saya Ketakutan, Dikira Bukan Petugas
-
Dibubarkan Sebelum Diskusi Dimulai, Buku Reset Indonesia Dianggap Ancaman?
-
Jalankan Instruksi Prabowo, Mendagri Tito Mulai Bangun Huntap Korban Bencana Sumatra
-
Mahfud MD Bongkar Borok Polri: Masuk Akpol Pakai Jatah, Mau Jadi Brigjen Mesti Bayar?
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan