Pilih Awasi Perkembangan Kelangkaan Minyak Goreng, DPR Tunda Panggil Mendag Pekan Ini

Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pemannggilan terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait rapat rapat membahas persoalan minyak goreng. Penangguhan pemanggilan itu menyusul hasil rapat terbatas yang yang dilakukan Presiden Jokowi terkait hal yang sama.

Apalagi, dikatakan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah menjamin dan memerintahkan para Kapolda untuk memastikan pasokan minyak goreng tersedia di setiap daerah.

"Karena ini sudah diambil alih oleh presiden dan dilaksanakan oleh Kapolri, maka jadwal pemanggilan ketiga itu sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan sambil melihat perkembangan lapangan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senaya, Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Dalam rapat paripurna Selasa kemarin, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya segera mengundang Mendag Lutfi untuk yang ketiga kali. Namun kekinian, dikatakan Dasco undangan tidak dilakukan dalam waktu dekat.

"Mungkin dalam minggu ini enggak," ujarnya.

Dasco berujar undangan kepada Mendag tadinya direncanakan untuk membahas persoalan minyak goreng, mulai dari sebab kelangkaan dan mencari solusi bersama. Tetapi saat ini, setelah ada ratas, DPR memilih memonitor perkembangan lebih dulu.

"Kami akan monitor dalam jangka waktu beberapa hari ini untuk kemudian menjadi bahan masukan kawan-kawan di komisi terkait," ujar Dasco.

Perintah Presiden soal Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas membahas minyak goreng yang langka di pasaran. Ia menyebut, kalau pemerintah bersungguh-sungguh memperhatikan ketersediaan minyak goreng. Pernyataan itu disampaikan Jokowi melalui akun Instagram, @jokowi, kemarin.

Baca Juga: Sempat Akui Habis, Swalayan Ternyata Timbun Minyak Goreng dan Baru Keluarkan Stok Usai Disidak Polisi

"Hari ini, saya menggelar rapat terbatas untuk membahas hal-hal terkait ketersediaan minyak goreng di Tanah Air," kata Jokowi.

"Pemerintah juga terus memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketersediaan dan distribusi minyak goreng di pasaran," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengumumkan bahwa pemerintah memberikan subsidi untuk harga minyak kelapa sawit curah.

Pemerintah memutuskan untuk subsidi harga minyak kelapa sawit curah menjadi Rp 14 ribu per liter. Hal tersebut diputuskan pemerintah setelah mempertimbangkan adanya kenaikan harga komoditas secara global.

"Memperhatikan kenaikan harga komoditas minyak nabati, termasuk minyak kelapa sawit secara global, pemerintah memutuskan untuk menyubsidi harga minyak kelapa sawit curah."

DPR Ultimatum Mendag

DPR sebelumnya, memberikan ultimatum sekaligus ancaman kepada Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Peringatan itu dikeluarkan pimpinan buntut dari Lutfi yang absen dua kali dalam rapat di DPR.

Padahal agenda rapat itu begitu penting, yakni untuk membahas permasalahan kenaikkan harga dan kelangkaan minyak goreng.

"Sekedar informasi bahwa DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan mengalami kesulitan soal minyak goreng ini. Sudah dua kali menteri perdagangan diundang dalam rapat konsultasi yang kedua berhalangan dengan alasan belum tentu datang dan lain-lain," kata Dasco dalam rapat paripurna, kemarin.

Karena itu, melalui rapat paripurna, Dasco mewanti-wanti Lutfi agar dapat hadir rapat di DPR dalam undangan ketiga kalinya. Jika masih absen juga, pimpinan DPR mengancam akan memanggil paksa Lutfi.

"Oleh karena itu, dalam kesempatan terakhir dalam sidang paripurna ini saya sampaikan apabila dalam undangan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa menteri perdangan di DPR," kata Dasco.

Dasco berharap semua pihak dapat membahas bersama polemik minyak goreng. Terutama bagi Mendag Lutfi itu sendiri.

"Kami minta, ya kita sama-sama kan tadi dibilang rakyat menjerit, menteri perdagangannya ya begitu. Ini mau panjang atau mau pendek kan begitu," kata Dasco.