Amnesty Desak Pemerintah Tunda Pemekaran Papua Agar Tak Ada Korban Jiwa Lagi

Suara.com - Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah untuk segera merespon aspirasi warga yang menolak daerah otonomi baru (DOB) agar tidak ada lagi korban jiwa berjatuhan seperti di Kabupaten Yahukimo, Papua pada Selasa (15/3/2022).

Usman mengatakan jangan sampai karena keterlambatan pemerintah dalam bersikap, korban dari kalangan masyarakat terus berjatuhan.

"Selama pemerintah diam, gelombang aksi unjuk rasa akan terus terjadi, bahkan situasi akan lebih memanas dari yang terjadi sekarang. Akibatnya, korban terus berjatuhan," kata Usman, Rabu (16/3/2022).

Usman Hamid memaparkan, persoalan yang terjadi di Yahukimo kini menjadi sorotan internasional, jika tidak segera diselesaikan maka dikhawatirkan akan mencoreng citra Indonesia di dunia internasional.

"Tidak ada cara lain untuk meredam aksi anarkis yang terjadi di papua, pemerintah harus melakukan penundaan pemekaran wilayah di Papua hingga situasi mereda menyambut baik wacana dialog damai yang diinisiasi Komnas HAM dengan masyarakat Papua. Dialog damai dilakukan menyikapi banyaknya protes yang dilayangkan masyarakat Papua terkait upaya pemekaran Provinsi Papua," jelasnya.

Namun, Usman mengatakan cara lain yang juga bisa meredam protes masyarakat Papua adalah dengan memutuskan penundaan pemekaran wilayah oleh pemerintah.

Pemerintah seharusnya bisa menunda seluruh pelaksanaan UU Otonomi Khusus Papua Amandemen Kedua hingga Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan terkait uji materiil yang dilayangkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

"Jadi situasi demonstrasi berhubungan protes bisa bisa diredam jika pemerintah memutuskan penundaan pemekaran wilayah," tutup Usman.

Dua Demonstrasi Tewas di Yahukimo

Baca Juga: 2 Pendemo Tolak DOB Tewas Ditembak Aparat, Eks Tapol Papua: Tak Manusiawi, Kapolres dan Kapolda Harus Dicopot!

Aksi demo penolakan Daerah Otonomi Baru atau DOB di Kabupaten Yahukimo, Papua pada Selasa berakhir ricuh. Akibat kerusuhan tersebut sebanyak dua demonstran tewas ditembak.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal membenarkan adanya dua demonstrasi yang tewas. Kemudian ada dua demonstran lainnya yang mengalami luka tembak.

"Yang kami ketahui untuk korban yang meninggal karena terkena tembakan atas nama Yakop Deal (30) dan Erson Weipsa (22). Masih terdapat juga massa yang terkena luka tembak pada bagian paha atas nama Etos Itlay dan Luki Kobak," kata Kombes Pol Ahmad saat dikonfirmasi Suara.com.

Kamal lantas menerangkan bahwa demo dimulai pada pukul 10.00 WIT. Sejumlah massa berkumpul di beberapa titik di kota Dekai untuk menyampaikan aspirasinya di kantor Kominfo.

"Sehingga dari beberapa titik ini berjalan sambil melakukan orasi-orasi yang kurang lebih hampir 3 jam,” ucapnya.

Kemudian, Kamal menerangkan kalau demo yang digelar cukup berjalan lancar. Namun ketika demo selesai, Ahmad menyebut terjadi gesekan dari masyarakat sendiri dan ditambah dengan adanya provokasi sehingga masyarakat lain itu melakukan aksi pembakaran terhadap bangunan-bangunan ruko yang berada di sekitar kantor Kominfo.

Menurutnya dampak dari aksi yang dilakukan oleh massa pendemo ini juga menyasar kepada petugas kepolisian setempat sehingga terjadi bentrok massa dan pembakaran-pembakaran di beberapa titik. Kericuhan itu menelan korban jiwa dari kalangan warga dan aparat alami luka.

Kamal menambahkan untuk rencana pengiriman personel, pihaknya telah meminta kepada dansat untuk mengirimkan 2 pleton Brimob kabupaten Yahukimo dengan membawa gas air mata.

“Untuk jumlah terdiri dari Satgas Damai Cartenz yang berada di Yahukimo terdapat 200 personel ditambah dengan anggota Polres menjadi sekitar 400 personel, nantinya saya akan tambahkan personel untuk menjadi perkuatan di kabupaten Yahukimo," tuturnya.