Suara.com - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengkritisi pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menpertanyakan kenapa Pemilu harus buru-buru dilaksankan. Luhut sebelumnya juga menyampakan soal usulan penundaan Pemilu 2024.
Menurut Mardani pelaksanaan Pemilu bukan hal yang terburu-buru. Melainkan memang sudah sesuai dengan jadwalnya. Di mana Pemilu digelar setiap lima tahun sekali.
"Tidak ada yang terburu-buru. Semua sudah ada jadwalnya dan semua ada aturannya," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (17/3/2022).
Mardani malah menyinggung balik Luhut yang terkesan ingin melakukan penundaan Pemilu, lantaran Menko Maritim dan Investasi itu kerap menyinggung hal tersebut. Bahkan belakangan Luhut memepertanyakan alasan mengapa kemudian Presiden Jokowi harus turun.
Menurut Mardani, pihak-pihak yang ingin menunda Pemilu merupakan kalangan yang tidak paham aturan dan konstitusi.
"Justru yang ingin memajukan atau menunda tidak paham aturan. Kita bangsa besar mesti disiplin dengan aturan yang akan membawa kita pada kemajuan kualitas berdemokrasi," kata Mardani.
Sebelumnya, Luhut kembali mengomentari isu penundaan Pemilu 2024. Ia malah bertanya apa alasan Presiden Joko Widodo harus turun dari jabatannya.
Diketahui, belakangan ini memang santer beredar isu bahwa Pilpres 2024 akan ditunda. Bahkan, ada ramai juga isu terkait kemungkinan Presiden Jokowi bisa memperpanjang masa jabatan hingga tiga periode.
Berbagai rumor itu tentu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat serta tokoh-tokoh publik. Apalagi, Luhut juga sempat mengklaim masyarakat ingin Pilpres 2024 ditunda.
Baca Juga: China Mulai Longgarkan Prokes, Standar Kesehatan Pasien Covid-19 Diturunkan
Melansir Terkini.id -- jaringan Suara.com, Luhut pun mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi harus turun dari jabatannya ketika ditanya soal alasan penundaan pemilu. Selain itu, ia juga mengakui capek dengan istilah ‘kadrun’ yang dialamatkan kepadanya.
"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" tanya Luhut kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Luhut menjelaskan, ia kerap mendapat pertanyaan dari masyarakat sebenarnya alasan pemilu harus dilakukan pada 2024 mendatang. Sebab, klaimnya, masyarakat merasa saat ini kondisi sedang baik-baik saja.
“Banyak rakyat tuh nanya, yang saya tangkap nih, ya. Boleh bener, boleh enggak benar, sekarang kita tenang-tenang kok," kata Luhut.
Tak hanya itu, banyak juga masyarakat yang menilai mengapa harus mengeluarkan anggaran begitu besar untuk melaksanakan Pemilu 2024, termasuk pemilihan presiden. Apalagi, saat ini semua pihak masih sibuk untuk memulihkan ekonomi.
“Kedua, kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang? Mbok, nanti. Kita masih sibuk dengan COVID, keadaannya masih begini, dan seterusnya. Itu pertanyaan,” ungkap Luhut menirukan narasi dari masyarakat yang didengarnya.
Berita Terkait
-
Tantang Luhut Buka Big Data Tunda Pemilu, Burhanuddin Muhtadi: Kok Semena-mena Sekali Mengatasnamakan Rakyat
-
Jawa Barat Kembali Jadi Penyumbang Kasus COVID-19 Terbanyak di Indonesia Hari Ini
-
China Mulai Longgarkan Prokes, Standar Kesehatan Pasien Covid-19 Diturunkan
-
Nah Loh! Jokowi Bisa 'Dipecat' PDIP Jika Turuti Keinginan Luhut Soal Penundaan Pemilu
Terpopuler
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- 9 HP Redmi RAM 8 GB Harga Rp1 Jutaan, Lancar Jaya Dipakai Multitasking
- Semurah Xpander Sekencang Pajero, Huawei-Wuling Rilis SUV Hybrid 'Huajing S'
- 5 Sepatu New Balance yang Diskon 50% di Foot Locker Sambut Akhir Tahun
- 5 Lem Sepatu Kuat Mulai Rp 3 Ribuan: Terbaik untuk Sneakers dan Bahan Kulit
Pilihan
-
Kutukan Pelatih Italia di Chelsea: Enzo Maresca Jadi Korban Ketujuh
-
4 HP Memori Jumbo Paling Murah dengan RAM 12 GB untuk Gaming Lancar
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
Terkini
-
Pendidikan Tak Boleh Terputus Bencana, Rektor IPB Pastikan Mahasiswa Korban Banjir Bisa Bebas UKT
-
42 Ribu Rumah Hilang, Bupati Aceh Tamiang Minta BLT hingga Bantuan Pangan ke Presiden Prabowo
-
Tanggul Belum Diperbaiki, Kampung Raja Aceh Tamiang Kembali Terendam Banjir
-
Prabowo Setujui Satgas Kuala! Anggarkan Rp60 Triliun untuk Keruk Sungai dari Laut
-
Tawuran Awali Tahun Baru di Jakarta, Pengamat Sebut Solusi Pemprov DKI Hanya Sentuh Permukaan
-
Tiket Museum Nasional Naik Drastis, Pengamat: Edukasi Jangan Dijadikan Bisnis!
-
Timbunan Sampah Malam Tahun Baru Jogja Capai 30 Ton, Didominasi Alas Plastik dan Gelas Minuman
-
Nasib Pedagang BKT: Tolak Setoran Preman, Babak Belur Dihajar 'Eksekutor'
-
Ragunan 'Meledak' di Tahun Baru, Pengunjung Tembus 113 Ribu Orang Sehari
-
KUHP Baru Berlaku Besok, YLBHI Minta Perppu Diterbitkan Sampai Aturan Turunan Lengkap