Suara.com - Sekitar 90% populasi Ukraina bisa menghadapi kemiskinan jika terjadi perang berkepanjangan. 18 tahun keberhasilan sosial ekonomi yang telah dicapai bisa sirna, kata badan PBB UNDP."
Setiap hari perdamaian yang tertunda akan mempercepat keterpurukan Ukraina ke dalam kemiskinan," kata Badan Perkembangan PBB UNDP dalam rilisnya hari Rabu (16/3).
Selanjutnya disebutkan dalam laporan itu, perang bisa meninggalkan "bekas luka sosial dan ekonomi yang dalam untuk generasi yang akan datang."
Ketua UNDP Achim Steiner mengatakan, dampak akut dari perang yang berkepanjangan sekarang menjadi lebih jelas.
Kemerosotan ekonomi yang memprihatinkan, dan penderitaan serta kesulitan yang akan terjadi membawa populasi yang sudah menderita trauma ke dalam kemiskinan. Masih ada waktu untuk menghentikan lintasan suram ini," katanya.
Kepada kantor berita Reuters, Achim Steiner menegaskan: "Jika konflik itu berkepanjangan, jika terus berlanjut, kita akan melihat kemiskinan meningkat sangat signifikan. Jelas ujung ekstrem dari skenario ini adalah ledakan ekonomi secara keseluruhan. Dan itu pada akhirnya dapat menyebabkan hingga 90% orang berada di bawah garis kemiskinan atau berisiko tinggi," katanya dalam wawancara video dari New York.
Invasi telah menghancurkan infratruktur senilai 100 miliar dolar
Garis kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai daya beli USD 5,50 hingga USD 13 per orang per hari.
Sebelum Rusia melancarkan invasi pada 24 Februari, diperkirakan ada 2% warga Ukraina hidup di bawah garis USD 5,50, tambah Achim Steiner.
Baca Juga: Cina dan Perang di Ukraina: Terpaksa Jadi Penengah?
Penasihat utama bidang ekonomi pemerintah Ukraina, Oleg Ustenko, Kamis lalu (10/3) mengatakan bahwa invasi pasukan Rusia sejauh ini telah menghancurkan infrastruktur setidaknya senilai 100 miliar dollar, dan 50% bisnis Ukraina telah ditutup sepenuhnya.
"Kami memperkirakan bahwa keuntungan pembangunan Ukraina hingga 18 tahun dapat dihapus begitu saja dalam waktu 12 hingga 18 bulan," lanjut Achim Steiner.
UNDP sedang meninjau program-program "yang telah dicoba dan diuji" yang telah diterapkan dalam situasi konflik lainnya, ujarnya.
"Program transfer tunai terutama di negara seperti Ukraina, di mana sistem dan arsitektur keuangan masih berfungsi, di mana ATM tersedia, adalah cara penting untuk menjangkau orang dengan cepat dengan transfer tunai atau pendapatan dasar sementara," katanya.
"Beberapa pengumuman baru-baru ini oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dalam hal jalur kredit dan pendanaan yang tersedia jelas akan membantu pihak berwenang Ukraina untuk dapat menyebarkan program semacam itu."
Perekonomian Ukraina penting untuk Afrika
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
DPR: Napi Korupsi Ngopi di Kafe, 'Mustahil Tanpa Kerja Sama Petugas!'
-
Negara Rugi Bandar Akibat Rokok Ilegal, Ekonom: Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar
-
Bulog Pastikan Harga Minyakita Stabil dan Stok Berlimpah
-
Selat Hormuz Memanas, Indonesia Amankan Kedaulatan Pangan Lewat Kemandirian Produksi Pupuk
-
Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung, Dorong Pembinaan Berkelanjutan
-
Sopir Bajaj Tanah Abang Dipalak, DPRD DKI Dorong Sistem Parkir Cashless
-
Ustaz Solmed Laporkan Lebih dari 10 Akun Medsos atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
-
Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran, Wali Kota Jakbar: Teralis Besi Menyulitkan Evakuasi
-
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Sebut Perubahan UU HAM Lebih dari 50 Persen
-
Ketua Ombudsman Tersangka Korupsi, DPR Ngaku Tak Tahu Hery Susanto Berkasus Saat Uji Kelayakan