Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono baru saja bertemu pimpinan KPK di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Pertemuan itu bertujuan soal tata kelola pembangunan IKN agar terbebas dari korupsi.
Sementara terkait informasi bagi-bagi kavling lahan IKN, Bambang Susantono tidak menjelaskannya secara rinci.
Sekali lagi, Bambang mengatakan, kedatangannya bertemu pimpinan KPK lebih fokus berkonsultasi tata kelola pembangunan IKN agar tidak terjadi potensi dugaan korupsi.
"Kami nggak masuk detail. Kami lebih pada sistem, bagaimana kerja sama dengan KPK, saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerja sama ke depan," ujar Bambang.
Kata dia, KPK kini sudah turut mengawal proses pembangunan IKN. Tentunya, bila terjadi sesuatu di lapangan tentu pihaknya akan terus berkordinasi dengan KPK.
"Dari waktu ke waktu juga akan secara berkala juga menginformasikan tentang kondisi di lapangan," katanya.
"Bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini lebih ke arah sana," sambungnya.
Bambang datang ke gedung KPK pada Senin jelang siang tadi. Ia tampak mengenakan kemeja putih.
Kepada awak media saat datang, ia mengatakan, tujuannya datang ke KPK hanya ingin berkonsultasi dengan pimpinan KPK terkait tata kelola IKN.
" Konsultasi, untuk memastikan tata kelola IKN berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Bambang memang sudah menyampaikan selain ke KPK, ia berencana 'sowan' ke Kejaksaan Agung RI untuk berkoordinasi.
"Minggu depan kami akan ikuti dengan instansi lain di antaranya KPK. Tentu kami ingin dari awal kami dikawal, sehingga trust atau confident terhadap otorita IKN ini bisa terbentuk dengan baik," kata Bambang usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3/2022) lalu.
Bambang diketahui telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur didampingi wakilnya, Dhony Rahajoe.
Sementara sebelum ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan IKN. Alex menyebut, temuan itu didapat dari dari informan yang dimiliki oleh komisi antirasuah.
Paparan itu disampaikan Alex saat menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid di Kantor Gubernur Kaltim. Dalam Rakor tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022) lalu.
Berita Terkait
-
Jelaskan Tujuan Temui Pimpinan KPK, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono: Agar Pembangunan Ibu Kota Bebas Korupsi
-
Lewat Gubernur, Pihak Istana Persilakan Masyarakat Adat Ajukan Klaim soal Kepemilikan Tanah di IKN Nusantara
-
Kepala Otorita IKN Nusantara Sambangi Gedung KPK, Bambang Susantono: Mau Konsultasi
-
Anggota DPRD Jatim Ogah Diperiksa KPK Kasus Graitifikasi Pemkab Sidoarjo, Ini Dalih Achmad Amir Aslichin
-
KPK Periksa Sejumlah Anggota DPRD Buru Selatan Terkait Kasus Yang Menjerat Eks Bupati Tagop
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
5 Fakta Pembunuhan Keji Gadis Cilik 4 Tahun di Konawe Selatan, Motif Pelaku Terungkap
-
Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo Masuk Babak Baru, LPSK Dapatkan Bukti CCTV
-
Buntut Insiden Saat Kunker Komisi III DPR, Polda Jambi Minta Maaf: Tak Ada Niat Halangi Wartawan
-
4 Skandal Zita Anjani sebelum Diterpa Isu Pencopotan: Gara-Gara Dugaan Mangkir?
-
Anggota DPR Terima Dana Reses Rp2,5 Miliar, Najwa Shihab: Masalahnya, Cair ke Kantong Pribadi
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
-
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG
-
Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Mencuat Gantikan Jenderal Listyo Sigit?
-
Menkeu Purbaya Sudah Tegur Putranya Gara-Gara Unggahan Viral Soal "Agen CIA": Masih Kecil!
-
Drama CEO Malaka Project vs TNI Berakhir Damai, Tak Ada Lagi Proses Hukum untuk Ferry Irwandi?