Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Bambang Susantono baru saja bertemu pimpinan KPK di gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Pertemuan itu bertujuan soal tata kelola pembangunan IKN agar terbebas dari korupsi.
Sementara terkait informasi bagi-bagi kavling lahan IKN, Bambang Susantono tidak menjelaskannya secara rinci.
Sekali lagi, Bambang mengatakan, kedatangannya bertemu pimpinan KPK lebih fokus berkonsultasi tata kelola pembangunan IKN agar tidak terjadi potensi dugaan korupsi.
"Kami nggak masuk detail. Kami lebih pada sistem, bagaimana kerja sama dengan KPK, saya kira itu yang menjadi landasan kami untuk kerja sama ke depan," ujar Bambang.
Kata dia, KPK kini sudah turut mengawal proses pembangunan IKN. Tentunya, bila terjadi sesuatu di lapangan tentu pihaknya akan terus berkordinasi dengan KPK.
"Dari waktu ke waktu juga akan secara berkala juga menginformasikan tentang kondisi di lapangan," katanya.
"Bagaimana KPK sejak awal sudah ikut dalam proses ini lebih ke arah sana," sambungnya.
Bambang datang ke gedung KPK pada Senin jelang siang tadi. Ia tampak mengenakan kemeja putih.
Kepada awak media saat datang, ia mengatakan, tujuannya datang ke KPK hanya ingin berkonsultasi dengan pimpinan KPK terkait tata kelola IKN.
" Konsultasi, untuk memastikan tata kelola IKN berjalan dengan baik," katanya.
Sebelumnya, Bambang memang sudah menyampaikan selain ke KPK, ia berencana 'sowan' ke Kejaksaan Agung RI untuk berkoordinasi.
"Minggu depan kami akan ikuti dengan instansi lain di antaranya KPK. Tentu kami ingin dari awal kami dikawal, sehingga trust atau confident terhadap otorita IKN ini bisa terbentuk dengan baik," kata Bambang usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/3/2022) lalu.
Bambang diketahui telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo untuk memimpin ibu kota baru di Kalimantan Timur didampingi wakilnya, Dhony Rahajoe.
Sementara sebelum ini, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut ada dugaan bagi-bagi lahan kavling di lahan IKN. Alex menyebut, temuan itu didapat dari dari informan yang dimiliki oleh komisi antirasuah.
Paparan itu disampaikan Alex saat menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara hybrid di Kantor Gubernur Kaltim. Dalam Rakor tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ternyata lahan IKN itu tidak semuanya clean and clearing. Dari informan kami sudah ada bagi-bagi kavling. Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alex dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022) lalu.
Berita Terkait
-
Jelaskan Tujuan Temui Pimpinan KPK, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono: Agar Pembangunan Ibu Kota Bebas Korupsi
-
Lewat Gubernur, Pihak Istana Persilakan Masyarakat Adat Ajukan Klaim soal Kepemilikan Tanah di IKN Nusantara
-
Kepala Otorita IKN Nusantara Sambangi Gedung KPK, Bambang Susantono: Mau Konsultasi
-
Anggota DPRD Jatim Ogah Diperiksa KPK Kasus Graitifikasi Pemkab Sidoarjo, Ini Dalih Achmad Amir Aslichin
-
KPK Periksa Sejumlah Anggota DPRD Buru Selatan Terkait Kasus Yang Menjerat Eks Bupati Tagop
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT