"Kerja sama ini bertujuan untuk menguatkan koneksi antara UMKM dengan pihak hotel agar lebih optimal," kata Wiwiek.
Adapun bentuk sinergi kerja sama ini adalah berupa penyediaan barang-barang kebutuhan hotel dari pelaku UMKM Surabaya. Misalnya, seragam batik untuk karyawan hotel, sandal hotel untuk tamu atau pengunjung, hingga makan-minum maupun perlengkapan penunjang kamar hotel atau amenities.
"Hotel juga memprioritaskan untuk mengupayakan penyerapan tenaga kerja yang ber-KTP Surabaya kurang lebih sedikitnya 50 persen menjadi karyawan-karyawati di hotel," jelas dia.
Menurut Wiwiek, 46 hotel yang menandatangani perjanjian kerja sama itu masih sebagian kecil dari sekitar 240 hotel di Kota Surabaya. Secara bertahap, dia memastikan, pemkot akan menjalin sinergi untuk menjembatani UMKM dengan seluruh hotel yang ada di Kota Pahlawan.
"Setelah kerja sama ini, maka ditindaklanjuti penandatanganan kerja sama (PKS), sedangkan untuk hotel-hotel yang lain, akan kami proses secara bertahap," imbuhnya.
Adapun ke 46 hotel yang telah melakukan penandatanganan kerja sama tersebut terdiri dari, Hotel Oakwood Hotel And Residence, Hotel Double Tree, Hotel Tunjungan, Hotel Mercure Grand Mirama, Hotel Country Heritage Resort, Hotel Bisanta Bidakara, Hotel Elmi, Hotel Gunawangsa Manyar, Hotel Vasa, Hotel Java Paragon, Hotel Aria Centra Surabaya, Hotel Grand Inna Tunjungan, Hotel Santika Premiere Gubeng, Hotel Arcadia, Hotel Verwood Surabaya, Hotel Crown Prince, Hotel Harris Gubeng, Hotel Ciputra World, Hotel Varna, Hotel Bekizaar dan Hotel G Suites.
Ada pula Hotel Garden Palace, Hotel Midtown Residence, Hotel Grand Dafam, Hotel Sahid Surabaya, Hotel Midtown, Aston Inn, Hotel Ibis Surabaya City Center, Hotel Yello, Ibis Budget Diponegoro, Hotel Pop Gubeng, Hotel Narita, Hotel Pesonna, Pop Stasiun Kota, Hotel Pop Diponegoro, Hotel Istana Permata Ngagel, Istana Permata Dinoyo, Hotel Cleo Business Jemursari, Hotel Max One, Hotel Gunawangsa Merr, Hotel 88 Embong Malang, Hotel V3 (Vini, Vidi, Vici), Hotel Oval, Hotel Grand Surabaya, Deka dan Gold Vitel.
Wiwiek menambahkan, dalam PKS itu akan diatur lebih teknis mengenai kerja sama dan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, termasuk di dalamnya diatur mengenai kualitas, harga, serta produk yang menjadi kebutuhan dari setiap hotel.
"Karena kualitas dan harganya juga harus sesuai kebutuhan hotel. Jadi (PKS) untuk memastikan kembali bahwa produk UMKM itu sesuai dengan kebutuhan dan standar hotel," tambahnya.
Baca Juga: Telkom Hadirkan Creative UMKM Talks untuk Memotivasi UMKM Agar Bertahan di Era Pandemi
Di tempat terpisah, Ketua Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Jawa Timur, Dwi Cahyono menerangkan, sebelum pandemi Covid-19, pihaknya telah mendorong destinasi wisata hotel maupun restoran agar mendukung produk UMKM setempat. Artinya, kebutuhan hotel dan restoran di setiap kabupaten/kota itu dapat disuplai dari pelaku UMKM setempat.
"Kita mendukung sekali. Cuma karena pandemi, memang kondisinya sekarang tidak seperti sebelumnya. Karena itu harus betul-betul banyak komunikasi antara UMKM dengan PHRI," kata Dwi Cahyono.
Namun demikian, Dwi juga mengingatkan kepada para pelaku UMKM, agar pertama, memperhatikan segi kualitas dan harga, termasuk pula konsistensi terhadap keberlanjutan produk tersebut.
“Jangan sampai sekarang (produk) sudah kita sebarkan, terus berhenti atau beralih ke bidang lain. Ketika sudah ada MoU (Memorandum Of Understanding), maka kita harus konsisten," pesan dia.
Di sisi lain, pihaknya pun berharap, sektor pariwisata khususnya di Jawa Timur dan Surabaya dapat terus kondusif di segala bidang. Dia juga mendorong agar kerja sama ini dapat menjadi satu jaringan. Artinya, MoU antara pelaku UMKM dengan pihak hotel tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, kita harus menjadi menjadi satu jaringan dan konsisten terus dilakukan. Apalagi dengan dibukanya Bandara Juanda untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN), maka kita harus persiapkan semuanya bersama-sama,” pungkas dia. (adv)
Berita Terkait
-
Tak Kalah Menarik dengan Barang Luar Negeri, Produk UMKM Hadir di Surabaya Kriya Gallery
-
BNI Tokyo Buka Akses UMKM Indonesia Tembus Pasar Jepang Melalui Foodex 2022
-
Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional, 250 Pelaku UMKM Ikut Program Damping Danone Indonesia
-
Hebat! UMKM Kabupaten Bogor Jadi Official Merchandise Moto GP Sirkuit Mandalika
-
Membangun Budaya Gotong Royong Menyelesaikan Masalah Bangsa
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden