Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin mengatakan, keputusan Indonesia sebagai tuan rumah untuk mengundang atau tidak Presiden Rusia Vladimir Putin ke forum KTT G20 di Bali, harus berdasarkan kesepakatan. Menurutnya, mengundang Putin jangan hanya melalui keputusan sepihak.
"Soal diundang atau tidak diundang itu kan kolektif kolegial. Jadi, harus ada diskusi dulu intern antar anggota untuk memutuskan Rusia diundang atau tidak," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2022) kemarin.
Menurutnya, jika ada keputusan kesepakatan antara anggota-anggota G20 nantinya akan membuat tenang.
"Kalau keputusannya diundang, ya, silakan. Kalau keputusannya tidak diundang, ya, tidak diundang. Begini, harus berdasarkan kesepakatan," katanya.
Lebih lanjut, Politisi PDIP ini mengingatkan kembali agar pihak-pihak internal G20 melakukan pembahasan soal perlu diundangnya atau tidak Putin ke forum KTT G20.
"Mengundang atau tidak mengundang. Keputusan itu harus didiskusikan di intern mereka," imbuh dia.
Diketahui, AS dan sekutunya tengah mempertimbangkan untuk menendang Rusia dari kelompok ekonomi G20, meski tampaknya anggota seperti Cina dan India menolak. Putin direncanakan akan tetap hadir di KTT G20 Bali akhir tahun ini.
Amerika Serikat (AS) dan sekutu Baratnya dilaporkan sedang mempertimbangkan, apakah Rusia harus tetap berada dalam kelompok ekonomi utama Kelompok G20 setelah invasinya ke Ukraina.
Tapi nampaknya tekanan untuk mendepak Rusia akan diveto negara anggota lain seperti Cina, India dan Arab Saudi.
Tema ini meningkatkan prospek beberapa negara akan absen dari pertemuan G20 tahun ini.
G20 bersama dengan Kelompok G7, yang hanya terdiri dari AS, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Jepang, dan Inggris, adalah platform internasional utama untuk mengoordinasikan segala hal mulai dari aksi perubahan iklim hingga utang lintas batas.
Rusia saat ini menghadapi banyak sanksi internasional yang dipimpin oleh negara-negara Barat, yang bertujuan untuk mengisolasinya dari ekonomi global, termasuk secara khusus menutupnya dari sistem pembayaran bank global SWIFT dan membatasi transaksi oleh bank sentralnya.
"Ada diskusi tentang apakah pantas bagi Rusia untuk menjadi bagian dari G20,” kata sumber senior G7 dikutip dari kantor berita Reuters.
"Jika Rusia tetap menjadi anggota, itu akan menjadi organisasi yang kurang berguna."
Berita Terkait
-
Presiden Rusia Vladimir Putin Dipastikan Hadir pada KTT G20 di Bali, Menko Luhut Binsar Panjaitan Ingatkan Hal Ini
-
Kunjungi Keraton Yogyakarta, Delegasi G20 Disuguh Lukisan Maestro Raden Saleh hingga Bir Jawa
-
Dorong Transisi Energi, Kementerian ESDM Ungkap Tiga Isu Utama yang Perlu Diselesaikan
-
Minta Jokowi Unjuk Gigi Selesaikan Konflik Rusia-Ukraina di Forum G20, Politisi PDIP: Masa Cuma Mau Jadi Event Organizer
-
Sejarah G20 dan Daftar Negara Anggota, Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Group of Twenty Tahun Ini
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu