Suara.com - Korea Utara menembakkan rudal balistik antarbenua di lepas pantai timur, menurut laporan Jepang dan Korea Selatan. Kejadian itu berlangsung kurang dari dua minggu setelah Washington menuduh Pyongyang menguji sistem ICBM.
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan Korea Utara menembakkan rudal balistik antarbenua, ICBM (Intercontinental Ballistic Missile), yang diduga dilakukan pada hari Kamis (24/03).
"Ini merupakan ancaman serius bagi semenanjung Korea, kawasan, dan komunitas internasional,” ujar Moon dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa tindakan itu adalah "pelanggaran yang jelas” terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.
Uji coba ini adalah "pelanggaran penangguhan peluncuran rudal balistik antarbenua yang dijanjikan oleh Pimpinan Kim Jong Un kepada komunitas internasional,” tambah Moon.
Pihak berwenang Jepang mengatakan rudal itu terbang selama sekitar 71 menit ke ketinggian sekitar 6.000 kilometer dengan jangkauan 1.100 kilometer dari lokasi peluncuran.
Senjata paling kuat yang diuji sejak 2017
Uji coba tersebut menandai pertama kalinya Pyongyang meluncurkan senjata yang begitu kuat sejak 2017.
Resolusi Dewan Keamanan PBB telah melarang semua uji coba rudal balistik dan nuklir Korea Utara serta memberikan sanksi pada program senjatanya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertahanan Jepang mengatakan Korea Utara mungkin telah menembakkan "tipe baru” ICBM ke laut lepas di Pantai Timur Semenanjung Korea. Penjaga pantai Jepang mengatakan rudal diduga mendarat di 170 kilometer lepas pantai utara Jepang, yang berada dalam zona ekonomi eksklusif Jepang.
Baca Juga: Welcome to Dongmakgol: Ketika Tentara Korea Utara dan Korea Selatan Bersatu
Setelah peluncuran rudal milik Korea Utara, Korea Selatan menembakkan roketnya sendiri ke Laut Jepang.
"Menanggapi peluncuran ICBM, militer kami bersama-sama menembakkan rudal dari darat, laut, udara,” kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan dalam sebuah pernyataan.
Washington dan Tokyo melayangkan protes Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang berada di Brussel untuk menghadiri KTT G7 terkait perang di Ukraina, mengatakan peluncuran itu adalah "tindakan kekerasan yang tidak dapat diterima.”
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan Tokyo telah mengajukan protes keras atas uji coba rudal tersebut.
Gedung Putih dan militer Amerika Serikat juga mengutuk peluncuran tersebut dan meminta Pyongyang untuk menahan diri dari tindakan destabilisasi lebih lanjut.
"Peluncuran ini merupakan pelanggaran berani terhadap beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB dan secara tidak perlu meningkatkan ketegangan dan berisiko mengganggu stabilitas situasi keamanan di kawasan itu,” kata juru bicara Gedung Putih, Jen Psaki.
Berita Terkait
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Wujudkan Hunian dan Kendaraan Impian di BRI Consumer Expo 2026
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Bahlil: Batas Masa Jabatan Ketum Parpol Tak Perlu Diseragamkan
-
Tanggapi Santai Usulan KPK, Bahlil: Di Golkar Jangankan 2 Periode, Satu Periode Saja Sering Ganti
-
YLBHI Desak Presiden dan Panglima TNI Hentikan Peradilan Militer yang Dinilai Tidak Adil
-
UU PPRT Disahkan, Akademisi UGM Soroti Celah Sanksi dan Kesiapan Jaminan Sosial
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April