Suara.com - Anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif, angkat bicara soal permintaan Ketua DPRD DKI agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Gubernur Anies Baswedan dalam dugaan kasus Formula E. Ia mengaku akan mendukung apapun langkah yang diambil KPK.
Menurut Syarif, penyidikan yang sedang berjalan saat ini harus dihormati sebagai proses hukum. Segala pemeriksaan yang dilakukan adalah upaya melakukan pendalaman atas kasus ini.
"Kita dukung KPK," ujar Syarif di sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (25/3/2022).
Kendati demikian, Syarif yakin balapan mobil listrik ini akan tetap berjalan sesuai jadwal, yakni 4 Juni 2022.
"Saya juga mendukung ini untuk supaya ini pekerjaan selesai dan tetap berjalan, dan balapan terlaksana 4 Juni ya, dan masyarakat terhibur," jelasnya.
Ditanya lebih jauh soal perlu atau tidaknya memanggil Anies, Syarif enggan komentar lebih jauh. Ia menyerahkan sepenuhnya urusan ini ke KPK.
"Tanggapan saya no comment, itu urusan penegak hukum kan," pungkasnya.
Diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi sudah dua kali diperiksa oleh KPK sebagai saksi terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik itu.
Usai diperiksa, Prasetyo menyebut keterangan Anies Baswedan dimungkinkan dapat membantu KPK dalam proses penyelidikan dugaan korupsi ajang mobil balap listrik semakin terang benderang.
Baca Juga: Puan Maharani Berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024? Ini Kata Pengamat
"Ya, saya menghimbau kepada KPK untuk transparan, dan akuntabel untuk permasalahan formula E ini ya," kata Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/3/2022).
Prasetyo telah diperiksa oleh penyidik KPK dalam pengusutan dugaan korupsi Formula E. Ketika itu, Prasetyo diperiksa sebagai saksi pada Selasa (8/2/2022).
Berita Terkait
-
Jokowi Jengkel Soal Impor, Sekjen Gerindra: Semua Demi Kepentingan Rakyat
-
Pengaspalan Sirkuit Formula E Hampir Rampung, Syarif Gerindra: Semoga Tak Ada Lagi yang Terperosok
-
Puan Maharani Berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024? Ini Kata Pengamat
-
Pengaspalan Capai 87 Persen, Pengerjaan Seluruh Sirkuit Formula E Molor ke 1 Mei
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta