Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkap perbedaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal perpanjangan masa jabatan.
Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih terus bergulir.
Ditambah beberapa pihak menyetujui adanya perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Melalui video yang diunggah Refly Harun di kanal Youtube pribadinya, ia mengungkapkan adanya perbedaan terkait wacana tersebut di era pemerintahan Jokowi dan SBY.
Dalam video tersebut, Refly Harun menilai Jokowi secara diam-diam membuat skenario untuk melanggengkan masa jabatan.
Refly Harun menyebutkan dalam video itu bahwa Jokowi membuat skenario mulai dari jabatan tiga periode.
Akan tetapi, skenario pertama tersebut dianggap gagal hingga akhirnya memunculkan wacana penundaan pemilu.
"Jokowi diam-diam menskenariokan untuk tiga periode. Mungkin agak susah. Kedua perpanjangan masa jabatan sampai 2027 dan penundaan pemilu yang konsekuensinya ya perpanjangan masa jabatan," kata Refly Harun, seperti dikutip Suara.com, Senin (28/3/2022).
Sebab, menurut Refly, tidak ada cerita presiden caretaker, sehingga presiden lama tetap menjabat apabila presiden baru belum dilantik.
Baca Juga: Jokowi Minta Jumlah Koperasi Digital Ditingkatkan dan Target 1 Juta UMKM Masuk e-Katalog Tahun Ini
Kemudian, Refly mengatakan SBY terlihat tidak tergoda dengan wacana perpanjangan masa jabatan.
Selain itu, Refly mengaku tidak pernah mendengar dalam masa pemerintahan SBY ada menteri yang ikut menyuarakan tentang perpanjangan masa jabatan.
"Kita nggak pernah dengar juga ya di era SBY keinginan untuk memperpanjang masa jabatan dari menteri-menteri SBY yang sepertinya didesain dari dalam istana," jelasnya.
Sementara itu, di era Jokowi ada beberapa tokoh politik bahkan menteri yang memiliki keinginan agar perpanjangan masa jabatan.
"Kalau di era Jokowi ya Bahlil ngomong paling tidak, Airlangga ngomong, Luhut Binsar Pandjaitan ngomong, Muhaimin Iskandar ngomong, Zulkifli Hasan ngomong," ungkapnya.
Sebelumnya, Muhaimin Iskandar hingga Luhut Binsar Pandjaitan ikut membicarakan mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Bahkan, Luhut mengklaim ada jutaan orang yang setuju terkait penundaan pemilu.
Tag
Berita Terkait
-
Pemecatan Terawan Dianggap Pelecehan Terhadap Jokowi
-
Bertemu Jokowi, Bank Pembangunan Islam Dukung Presidensi G20
-
Wacana Soal Jabatan Tiga Periode Presiden, Zulkifli Hasan: Jangan Salahkan Pak Jokowi
-
Jokowi Minta Jumlah Koperasi Digital Ditingkatkan dan Target 1 Juta UMKM Masuk e-Katalog Tahun Ini
-
Ingin UMKM Bisa Merajai Marketplace, Jokowi Minta Pemerintah Pusat-Daerah Jangan Persulit soal Izin Usaha
Terpopuler
- 3 Fakta Menarik Skuad Timnas Indonesia Jelang Duel Panas Lawan Arab Saudi
- 15 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 27 September 2025, Kesempatan Raih Pemain OVR 109-113
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
- Rumahnya Dijadikan Tempat Kebaktian, Apa Agama Krisna Mukti?
- Tak Cuma di Indonesia, Ijazah Gibran Jadi 'Gunjingan' Diaspora di Sydney: Banyak yang Membicarakan
Pilihan
-
Misi Bangkit Dikalahkan Persita, Julio Cesar Siap Bangkit Lawan Bangkok United
-
Gelar Pertemuan Tertutup, Ustaz Abu Bakar Baasyir Ungkap Pesan ke Jokowi
-
Momen Langka! Jokowi Cium Tangan Abu Bakar Ba'asyir di Kediamannya di Solo
-
Laga Klasik Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Kartu Merah Ismed, Kemilau Boaz Solossa
-
Prabowo 'Ngamuk' Soal Keracunan MBG: Menteri Dipanggil Tengah Malam!
Terkini
-
Presiden Prabowo Sebut Kesalahan Sistem Jadi Penyebab Kebocoran Anggaran Negara
-
Game-Changer Transportasi Jakarta: Stasiun KRL Karet dan BNI City Jadi Satu!
-
Ingin Benahi Masalah Keracunan MBG, Prabowo Minta Ompreng Dicuci Ultraviolet hingga Lakukan Ini
-
Gedung Bundar Siapkan 'Amunisi' untuk Patahkan Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim
-
Waspada! 2 Ruas Jalan di Jakarta Barat Terendam: Ketinggian Air Capai...
-
Viral SPBU Shell Pasang Spanduk 'Pijat Refleksi Rp1000/Menit', Imbas BBM Kosong
-
Tok! Lulusan SMA Tetap Bisa Jadi Presiden, MK Tolak Gugatan Syarat Capres-Cawapres Minimal Sarjana
-
Amnesty Tanggapi Pencabutan Kartu Identitas Liputan Istana: Contoh Praktik Otoriter
-
Tak Ada Damai, Penggugat Ijazah Gibran, Subhan Palal Beri Syarat Mutlak: Mundur dari Jabatan Wapres!
-
Dari OB dan Tukang Ojek Jadi Raja Properti, 2 Pemuda Ini Bikin Prabowo Hormat, Cuan Rp150 M Setahun!